(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus memperkuat reformasi pasar modal. Penegasan tersebut mengemuka dalam konferensi pers pemerintah yang dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama sejumlah menteri terkait, pimpinan lembaga, serta perwakilan otoritas dan pelaku pasar keuangan, Sabtu (31/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa kondisi fundamental perekonomian Indonesia masih berada pada jalur yang solid. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2025 tercatat mencapai 5,04 persen dan diproyeksikan meningkat pada kuartal IV. Sementara itu, inflasi Desember 2025 sebesar 2,92 persen dinilai tetap terkendali dan berada dalam sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia juga menjelaskan bahwa ketahanan eksternal Indonesia masih kuat, tercermin dari posisi cadangan devisa yang mencapai USD156,5 miliar atau setara dengan 6,2 bulan impor. Di sisi fiskal, defisit tetap dijaga di bawah ambang batas 3 persen, sedangkan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di bawah 40 persen. Dari sektor perbankan, kinerja disebut tetap solid dengan pertumbuhan kredit, dana pihak ketiga, serta tingkat permodalan yang terjaga.
Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong penguatan integritas pasar modal melalui reformasi struktural. Presiden disebut menaruh perhatian besar pada peningkatan transparansi dan tata kelola pasar, antara lain melalui percepatan demutualisasi bursa serta upaya meningkatkan likuiditas dengan menaikkan batas minimum free float saham menjadi 15 persen agar sejalan dengan praktik global. Selain itu, pengaturan terkait beneficial ownership dan afiliasi pemegang saham juga diperketat demi memastikan keterbukaan kepemilikan.
Pemerintah menegaskan sikap tegas terhadap segala bentuk praktik manipulasi harga saham yang berpotensi merugikan investor dan mencederai kredibilitas pasar. Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum disebut akan menindak pelanggaran sesuai ketentuan bursa, peraturan OJK, maupun perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Pemerintah menyatakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum yang berjalan secara profesional dan berkeadilan.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa pengunduran diri tiga anggota Dewan Komisioner telah ditangani sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk dengan penunjukan pejabat sementara agar kesinambungan kepemimpinan tetap terjaga. OJK menegaskan reformasi pasar modal akan terus dilanjutkan, mencakup peningkatan kualitas emiten, penguatan literasi dan perlindungan investor ritel, pendalaman likuiditas pasar, serta pengawasan perilaku pasar secara menyeluruh.
Di sisi lain, Bursa Efek Indonesia memastikan bahwa kegiatan operasional bursa tetap berjalan normal. BEI menyatakan proses transisi kepemimpinan telah dilakukan sesuai tata kelola internal melalui penunjukan pejabat direktur utama. Komitmen untuk meningkatkan transparansi, memperkuat tata kelola, serta memenuhi ekspektasi penyedia indeks global juga ditegaskan guna menjaga kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional.
Konferensi pers tersebut ditutup dengan penegasan bahwa pemerintah dan seluruh regulator akan terus bersinergi dalam menjaga stabilitas pasar keuangan, memperkuat integritas pasar modal, serta menciptakan iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelanjutan.