(Beritadaerah-Kolom) Program hilirisasi mineral yang dijalankan Indonesia selama lebih dari satu dekade telah mengubah peta ekonomi di sejumlah daerah penghasil sumber daya alam. Salah satu wilayah yang mengalami perubahan paling mencolok adalah Kabupaten Halmahera Tengah di Maluku Utara. Kehadiran industri pengolahan nikel dalam skala besar telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang jauh melampaui rata-rata nasional. Namun di tengah keberhasilan tersebut, muncul pertanyaan penting mengenai sejauh mana manfaat dari hilirisasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang hidup di sekitar kawasan industri dan tambang.
Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Halmahera Tengah mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak berkembangnya industri hilirisasi. Menurutnya, nilai PDRB yang sebelumnya berada di kisaran Rp3,9 triliun kini meningkat menjadi sekitar Rp54 triliun. Lonjakan tersebut menunjukkan pertumbuhan lebih dari 1.500 persen dalam beberapa tahun terakhir. Angka tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas pengolahan mineral mampu menciptakan nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan ketika komoditas hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.
Meski demikian, Ikram menegaskan bahwa ukuran keberhasilan hilirisasi tidak boleh berhenti pada pertumbuhan ekonomi semata. Menurutnya, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kenaikan PDRB tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi yang besar hanya tercatat dalam laporan statistik sementara kehidupan masyarakat tidak mengalami perubahan berarti, maka keberadaan industri tersebut tidak akan memiliki arti yang sesungguhnya bagi daerah.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berupaya memastikan bahwa manfaat dari aktivitas industri dapat kembali kepada masyarakat. Dana bagi hasil yang diterima dari pemerintah pusat diarahkan untuk berbagai program yang dapat dirasakan langsung oleh warga. Menurut Ikram, sumber daya yang diolah berasal dari wilayah Halmahera Tengah sehingga masyarakat setempat harus memperoleh manfaat yang nyata dari proses hilirisasi yang berlangsung di daerah mereka.
Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah fakta bahwa kawasan industri hanya berada di wilayah tertentu. Sementara Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari sepuluh kecamatan yang seluruhnya membutuhkan pembangunan. Jika manfaat ekonomi hanya terkonsentrasi pada wilayah lingkar tambang dan kawasan industri, maka kecamatan lain akan tertinggal. Karena itu pemerintah daerah berupaya menjaga pemerataan agar hasil dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Halmahera Tengah.
Menurut Ikram, perubahan regulasi yang mengurangi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota dalam sektor pertambangan justru memberikan ruang yang lebih baik bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pengawasan. Pemerintah daerah dapat lebih fokus mengontrol dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas industri. Dengan demikian keseimbangan antara investasi dan kepentingan masyarakat dapat terus dijaga.
Dari sisi industri, PT Freeport Indonesia menjadi salah satu contoh pelaksanaan hilirisasi dalam skala besar. Perusahaan tersebut saat ini mengoperasikan dua smelter di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Smelter pertama dibangun sebagai bagian dari kewajiban yang muncul dalam pembaruan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Melalui kerja sama dengan mitra dari Jepang, fasilitas pemurnian tembaga pertama di Indonesia mulai beroperasi pada 1998 dan terus berkembang hingga memiliki kapasitas sekitar 1,3 juta ton konsentrat per tahun.
Smelter kedua dibangun setelah perubahan status kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK pada 2018. Fasilitas baru tersebut memiliki kapasitas sekitar 1,7 juta ton konsentrat per tahun. Dengan menggabungkan kedua fasilitas tersebut, kapasitas pemurnian PT Freeport Indonesia mencapai sekitar 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Kapasitas tersebut menjadikan fasilitas pengolahan di Gresik sebagai salah satu yang terbesar di dunia.
Namun perjalanan pembangunan smelter tidak selalu berjalan mulus. Pada 2024 terjadi kebakaran pada fasilitas asam sulfat di smelter baru yang mengakibatkan gangguan operasional. Dampaknya masih dirasakan hingga 2025 karena proses perbaikan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Meski pemulihan dapat dilakukan lebih cepat dari perkiraan, peristiwa tersebut tetap memengaruhi produksi dan kinerja operasional perusahaan.
Dalam kondisi yang tidak normal tersebut, PT Freeport Indonesia tetap memberikan kontribusi besar kepada negara. Sepanjang 2025 perusahaan memberikan kontribusi sekitar 4,3 miliar dolar AS yang berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dividen, serta berbagai bentuk kontribusi lainnya kepada pemerintah pusat dan daerah. Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan hilirisasi tetap menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia.
Tantangan lain muncul ketika salah satu tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia mengalami insiden pada September 2025. Perusahaan harus memfokuskan perhatian pada proses evakuasi dan rehabilitasi sehingga produksi tambang turun menjadi sekitar 50 persen dari kondisi normal. Meski demikian, perusahaan menargetkan peningkatan produksi secara bertahap hingga kembali mencapai tingkat normal pada 2027.
Untuk 2026, PT Freeport Indonesia memperkirakan kontribusi kepada negara tetap mencapai sekitar 2,9 miliar dolar AS. Nilai tersebut mencakup berbagai komponen seperti pajak, penerimaan non-pajak, dan dividen kepada MIND ID sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan demikian, meskipun menghadapi berbagai tantangan operasional, kontribusi sektor ini tetap berada pada tingkat yang signifikan.
Selain tembaga, nikel menjadi komoditas yang paling banyak menarik investasi hilirisasi dalam beberapa tahun terakhir. Veronica dari CNGR menjelaskan bahwa sebelum memilih Indonesia sebagai lokasi investasi, perusahaan melakukan pemetaan terhadap pasar global untuk melihat kebutuhan dunia terhadap produk nikel. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar permintaan berasal dari Asia, terutama Tiongkok, sementara sisanya berasal dari Eropa dan Amerika.
Indonesia kemudian dipilih karena memiliki cadangan nikel yang sangat besar dan termasuk yang terbesar di dunia. Menurut Veronica, keunggulan sumber daya tersebut menjadi modal utama yang tidak dimiliki banyak negara lain. Selain itu, posisi geografis Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional juga memberikan keuntungan dalam distribusi produk ke berbagai pasar dunia.
Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah ketersediaan infrastruktur di kawasan industri. Ketika CNGR mulai berinvestasi pada 2021, kawasan industri di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Weda Bay, Maluku Utara, telah berkembang cukup baik. Keberadaan infrastruktur tersebut memungkinkan pembangunan smelter dilakukan dengan cepat sehingga investasi dapat segera beroperasi.
Veronica juga menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong hilirisasi. Menurutnya, dukungan terhadap peningkatan nilai tambah mineral terus berlanjut dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Konsistensi tersebut memberikan keyakinan kepada investor bahwa arah kebijakan tidak akan berubah secara drastis dan investasi dapat dijalankan dalam jangka panjang.
Meski optimistis terhadap prospek Indonesia, pelaku industri tetap menghadapi tantangan dari kondisi global. Ketegangan geopolitik yang terjadi di berbagai kawasan dunia telah memengaruhi rantai pasok dan biaya produksi. Hambatan tersebut menyebabkan struktur biaya berubah sehingga setiap rencana ekspansi harus dihitung dengan lebih hati-hati dibandingkan sebelumnya.
Pandangan yang lebih kritis disampaikan oleh Ketua Indonesian Mining Institute, Irwandy Arif. Menurutnya, dunia saat ini sedang mengalami perubahan paradigma dari pendekatan global menuju pendekatan keamanan nasional. Berbagai peristiwa seperti pandemi Covid-19, konflik geopolitik, dan perang telah mendorong banyak negara untuk lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan integrasi ekonomi global.
Irwandy menilai keberhasilan hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari peningkatan PDRB. Berdasarkan kajian yang dilakukan Indonesian Mining Institute, terdapat dua indikator penting yang harus diperhatikan, yaitu tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di daerah penghasil mineral dan batu bara. Menurutnya, penurunan kedua indikator tersebut belum selalu sebanding dengan besarnya pertumbuhan ekonomi yang tercipta.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama hilirisasi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung cita-cita Indonesia Emas. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jika kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, maka ada aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kebijakan hilirisasi.
Irwandy mengapresiasi kemajuan yang terjadi pada sektor tembaga, emas, dan perak. Menurutnya, Indonesia kini tidak lagi hanya menghasilkan konsentrat tembaga tetapi juga telah memproduksi katoda tembaga serta mengembangkan fasilitas pemurnian emas dan perak. Langkah tersebut membuka peluang bagi pengembangan industri manufaktur yang memanfaatkan hasil pemurnian sebagai bahan baku.
Ia juga melihat adanya sinergi antara PT Freeport Indonesia, PT Antam, dan berbagai perusahaan lain dalam membangun rantai industri yang lebih panjang. Menurutnya, perkembangan tersebut dapat meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam industri logam dunia.
Namun Irwandy mengingatkan bahwa sektor nikel menghadapi tantangan yang berbeda. Indonesia memang memiliki cadangan dan produksi nikel terbesar di dunia, tetapi pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati. Jika seluruh smelter beroperasi pada kapasitas penuh tanpa perencanaan yang matang, umur cadangan nikel dapat menjadi lebih pendek dari yang diharapkan. Kondisi tersebut dapat menjadi masalah bagi keberlanjutan industri di masa depan.
Ia juga menyoroti sektor timah yang telah berhasil mengolah sebagian besar produksinya menjadi batang timah. Namun industri lanjutan yang memanfaatkan produk tersebut masih sangat terbatas. Akibatnya, sebagian besar nilai tambah potensial belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh perekonomian nasional.
Situasi yang hampir sama juga terjadi pada bauksit. Indonesia telah memiliki sejumlah fasilitas yang mengolah bauksit menjadi alumina. Namun pengembangan industri lanjutan menuju produksi aluminium masih membutuhkan investasi yang lebih besar. Menurut Irwandy, setiap komoditas memiliki tantangan dan peluang yang berbeda sehingga kebijakan hilirisasi harus disusun sesuai karakteristik masing-masing sektor.
Dari sisi pembangunan smelter, PT Freeport Indonesia menjelaskan bahwa tantangan terbesar bukan hanya berasal dari investasi yang mencapai lebih dari 4 miliar dolar AS. Pembangunan fasilitas tersebut juga membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Pada puncak proyek konstruksi, jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai sekitar 23.000 orang.
Mengumpulkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dalam jumlah sebesar itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Selain itu, perusahaan juga berupaya memprioritaskan tenaga kerja dari daerah sekitar sehingga proses rekrutmen menjadi semakin menantang. Faktor ini menunjukkan bahwa pembangunan hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan teknologi tetapi juga pengembangan sumber daya manusia.
Tantangan berikutnya berasal dari sisi teknologi. Smelter baru yang dibangun di Gresik menggunakan teknologi double flash smelter dari Finlandia yang berbeda dengan teknologi Mitsubishi yang digunakan pada fasilitas sebelumnya. Perbedaan teknologi tersebut membuat perusahaan harus melakukan pelatihan besar-besaran dan mengirim tenaga kerja ke luar negeri untuk meningkatkan kemampuan operasional mereka.
Menurut PT Freeport Indonesia, keberhasilan pembangunan smelter telah menempatkan Indonesia dalam kelompok lima besar produsen katoda tembaga dunia. Namun tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa produksi tersebut dapat diserap oleh industri dalam negeri. Saat ini konsumsi domestik baru sekitar 200 ribu ton per tahun, jauh di bawah total kapasitas produksi yang tersedia.
Karena itu, pengembangan industri manufaktur berbasis tembaga menjadi agenda penting yang harus didorong. Berbagai kerja sama yang melibatkan MIND ID, PT Antam, PT Freeport Indonesia, dan PT Pindad diharapkan dapat memperkuat rantai industri nasional sehingga hasil pemurnian dapat diolah lebih lanjut di dalam negeri.
Di tingkat daerah, Ikram Malan Sangadji menilai bahwa keberhasilan hilirisasi dalam menurunkan kemiskinan dan pengangguran sangat bergantung pada kemampuan kepala daerah dalam mengelola manfaat ekonomi yang diperoleh. Menurutnya, masalah utama bukan terletak pada industri hilirisasinya, melainkan pada bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan penerimaan yang masuk ke wilayahnya.
Ia menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Halmahera Tengah turun dari sekitar 13 persen pada 2022 menjadi sekitar 9 persen. Tingkat pengangguran juga turun dari sekitar 13 persen menjadi 6 persen dalam periode yang sama. Selain itu, jumlah kasus stunting mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Menurut Ikram, pencapaian tersebut tidak terjadi secara otomatis. Pemerintah daerah berupaya menjaga agar uang yang masuk ke Halmahera Tengah tetap berputar di dalam wilayah tersebut. Berbagai insentif diberikan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi sehingga aktivitas ekonomi lokal dapat terus bergerak.
Pemerintah daerah juga menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan secara gratis. Dengan berkurangnya beban pengeluaran untuk kebutuhan dasar, masyarakat memiliki ruang yang lebih besar untuk membelanjakan pendapatannya pada aktivitas ekonomi lainnya. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya beli dan mempercepat perputaran uang di daerah.
Ikram menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah pada kuartal pertama 2025 mencapai sekitar 54,48 persen. Selain ditopang oleh industri hilirisasi, pertumbuhan tersebut juga didukung oleh kontribusi UMKM yang mencapai sekitar 18 persen. Menurutnya, kombinasi antara industri besar dan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan yang inklusif.
Bagi Halmahera Tengah, tujuan akhir hilirisasi bukan sekadar mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut mampu menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas. Karena itu, keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah smelter yang dibangun, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.