(Beritadaerah-Jakarta) Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta seluruh kepala daerah menjadikan program swasembada pangan sebagai prioritas utama pembangunan daerah di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global.
Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan nasional di Jakarta, Sabtu (16/5/2026), Bima Arya menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pasokan pangan tetap aman bagi masyarakat.
Ia mengingatkan agar agenda ketahanan pangan tidak dikesampingkan oleh kepentingan politik jangka pendek di daerah. Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan membutuhkan komitmen bersama serta langkah nyata dari pemerintah daerah.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT), sebagai instrumen intervensi pasar dan penguatan distribusi bahan pangan.
Selain dukungan anggaran, kepala daerah juga diminta aktif turun ke lapangan guna memantau kondisi distribusi, rantai produksi, hingga perkembangan harga komoditas strategis. Langkah itu dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat dideteksi dan diantisipasi lebih cepat.
Bima Arya menjelaskan, pemerintah pusat terus melakukan pengawasan melalui rapat koordinasi rutin pengendalian inflasi yang telah berlangsung sejak Oktober 2022. Dalam mekanisme tersebut, pemerintah menerapkan sistem evaluasi dan insentif fiskal sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang aktif menjaga stabilitas harga pangan.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas berbagai langkah pengendalian inflasi yang dinilai mampu memperkuat integrasi sistem pangan nasional dari sektor produksi hingga distribusi kepada masyarakat.