(Beritadaerah-Jakarta) Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dinilai mulai mengarah pada persoalan yang lebih mendasar, tidak hanya dipicu faktor eksternal seperti pergerakan harga minyak global maupun kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Chief Economist [Trimegah Sekuritas Indonesia], Fakhrul Fulvian, menilai Bank Indonesia perlu mengambil langkah moneter yang lebih tegas dan antisipatif guna menjaga stabilitas rupiah sekaligus memperkuat keyakinan pelaku pasar.
Menurutnya, dalam situasi saat ini bank sentral tidak hanya berfokus mengendalikan inflasi, tetapi juga menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi secara keseluruhan sebagai jangkar kepercayaan pasar.
Ia menilai pelaku pasar mulai mempertanyakan konsistensi arah stabilisasi rupiah, pengendalian inflasi, hingga koordinasi kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. Jika tidak direspons melalui langkah yang kuat, biaya pemulihan stabilitas ekonomi dinilai berpotensi menjadi lebih besar di masa mendatang.
Fakhrul berpandangan belum adanya sinyal penyesuaian kebijakan terkait harga energi domestik, subsidi, serta arah fiskal menyebabkan tekanan lebih banyak tercermin pada pelemahan nilai tukar rupiah.
Dalam kondisi arus modal terbuka, situasi tersebut dinilai berisiko memunculkan fenomena overshooting, yakni pelemahan nilai tukar yang bergerak lebih dalam akibat ekspektasi negatif pasar.
Karena itu, ia mendorong Bank Indonesia kembali menerapkan pendekatan stabilisasi yang bersifat pre-emptive dan ahead the curve sebagaimana pernah dilakukan saat menghadapi tekanan global pada 2018. Dalam konteks sekarang, langkah tersebut diperkirakan membutuhkan kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin.
Fakhrul menilai kebijakan kenaikan suku bunga bukan berarti ekonomi berada dalam kondisi krisis, melainkan langkah pencegahan agar tekanan ekonomi tidak berkembang lebih besar akibat hilangnya kepercayaan pasar.
Ia juga menegaskan bahwa bank sentral di negara berkembang perlu memperhatikan ekspektasi pasar dan stabilitas nilai tukar, tidak semata-mata berpatokan pada data inflasi yang bersifat historis.
Di sisi lain, ia menilai pengetatan suku bunga tidak selalu menghambat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, Indonesia masih memiliki instrumen makroprudensial yang memungkinkan penyaluran kredit ke sektor prioritas tetap berjalan melalui kebijakan yang lebih terarah.
Selain memperkuat stabilitas makroekonomi, kebijakan moneter yang lebih hawkish dinilai dapat membantu memperbaiki struktur pasar keuangan domestik, khususnya dalam mendorong minat investor terhadap obligasi tenor panjang.
Fakhrul memperkirakan, apabila respons kebijakan dilakukan secara cepat dan kredibel, tekanan terhadap rupiah berpotensi mereda dan nilai tukar dapat kembali menguat menuju kisaran Rp16.800 per dolar AS.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi fiskal yang lebih kuat dari pemerintah, termasuk terkait arah subsidi energi, strategi penerbitan obligasi, hingga diversifikasi sumber pembiayaan negara.
Menurutnya, Indonesia perlu mulai memperluas alternatif pembiayaan di luar dolar AS, termasuk melalui pendanaan berbasis renminbi dan penerbitan Dim Sum Bond, seiring perubahan dinamika likuiditas global.