(Berita Daerah-Probolingo) Kota Probolinggo menunjukkan kinerja positif dalam upaya pembangunan ekonomi yang inklusif serta penurunan kesenjangan sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai Gini Ratio kota ini tercatat sebesar 0,258, menempatkannya sebagai yang terendah kedua dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Capaian tersebut memperkuat posisi Kota Probolinggo sebagai salah satu daerah dengan tingkat ketimpangan pendapatan paling rendah di provinsi tersebut.
Kepala BPS Kota Probolinggo, Joko Santoso, menjelaskan bahwa Gini Ratio merupakan indikator penting untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat. Semakin kecil nilainya, maka tingkat pemerataan ekonomi dinilai semakin baik.
“Angka 0,258 ini tergolong rendah, terutama untuk wilayah perkotaan yang umumnya memiliki tingkat kesenjangan lebih tinggi,” ujarnya di Probolinggo, Rabu (13/5/2026).
Ia menambahkan, capaian tersebut tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mulai dari pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, hingga menekan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Dalam pengukurannya, BPS menggunakan pendekatan pola pengeluaran masyarakat sebagai indikator kesejahteraan, bukan semata-mata berdasarkan pendapatan. Hal ini dinilai mampu memberikan gambaran kondisi ekonomi yang lebih objektif.
“Dari pola pengeluaran terlihat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Jika daya beli tetap terjaga, berarti kondisi ekonomi relatif stabil,” jelasnya.
Rendahnya tingkat kesenjangan serta menurunnya angka kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo mulai dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
Meski demikian, BPS mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat program pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar capaian statistik, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan melalui peningkatan akses layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, serta perluasan lapangan kerja.
Pemerintah Kota Probolinggo juga berkomitmen memperkuat program pengentasan kemiskinan berbasis data agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.
Ke depan, Pemkot menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan mendorong investasi dan pengembangan usaha, sekaligus memastikan pemerataan kesejahteraan dapat terus meningkat secara adil dan berkelanjutan.