(Beritadaerah-Nasional) Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menekankan perlunya penguatan strategi pengelolaan risiko, kemampuan beradaptasi, serta sinergi antarinstansi dalam merespons dinamika global yang penuh ketidakpastian. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri agenda internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) di Jakarta pada Selasa (31/3).
Dalam kesempatan itu, kinerja DJPPR sepanjang 2025 diapresiasi karena dinilai mampu menjaga kebutuhan pembiayaan negara tetap terpenuhi dengan biaya yang efisien, meskipun dihadapkan pada tekanan global yang meningkat. Sejumlah langkah strategis seperti penerbitan instrumen pembiayaan internasional, termasuk obligasi dim sum di Hong Kong dan euro bond, disebut berhasil mencatatkan hasil yang kompetitif.
Meski demikian, situasi global yang bergejolak, termasuk tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, dinilai turut memengaruhi stabilitas pasar keuangan. Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya imbal hasil serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang memerlukan respons kebijakan yang terukur.
Dalam pandangannya, perbedaan antara risiko dan ketidakpastian menjadi hal penting untuk dipahami. Risiko masih dapat dihitung peluangnya, sementara ketidakpastian membutuhkan pendekatan berbasis skenario dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan berbagai alternatif kebijakan, termasuk dalam mengantisipasi fluktuasi harga energi dan dampaknya terhadap fiskal.
Di tengah tekanan tersebut, kondisi defisit anggaran disebut masih dapat dijaga di bawah ambang batas yang ditetapkan, meskipun ruang fiskal berada dalam kondisi yang ketat. Kewaspadaan tetap diperlukan agar stabilitas fiskal tidak terganggu.
Selain itu, pentingnya organisasi yang fleksibel dan responsif juga disoroti. Baik individu maupun institusi diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat, tanpa mengabaikan prinsip dasar seperti integritas dan tata kelola yang baik.
Dalam aspek kelembagaan, penguatan koordinasi menjadi perhatian utama. Sinergi antarunit di lingkungan Kementerian Keuangan serta kolaborasi dengan Bank Indonesia dan mitra strategis lainnya dinilai perlu terus ditingkatkan. Koordinasi fiskal dan moneter yang telah berjalan dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pembiayaan negara, termasuk dalam pengelolaan surat utang pemerintah.