(Beritadaerah-Nasional) Pemerintah Indonesia kembali menegaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan tinggi sekaligus berkelanjutan. Dalam sebuah forum ekonomi yang digelar di Jakarta pada Rabu (22/4), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa strategi tersebut akan ditempuh melalui penguatan infrastruktur, pengelolaan fiskal yang disiplin, serta peningkatan peran sektor swasta.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang berada pada kisaran 7 hingga 8 persen. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan sinergi kuat antara kebijakan fiskal yang terjaga dan kontribusi dunia usaha yang dominan dalam aktivitas ekonomi nasional. Sektor swasta yang selama ini menyumbang porsi terbesar dalam perekonomian akan terus didorong melalui kebijakan yang kondusif bagi investasi dan ekspansi bisnis.
Menurutnya, arah kebijakan pemerintah ke depan akan difokuskan untuk memperkuat peran sektor privat agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Di tengah tantangan global seperti ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya suku bunga internasional, kondisi ekonomi Indonesia dinilai tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi masih terjaga di sekitar 5 persen, inflasi terkendali, serta defisit anggaran tetap berada di bawah ambang batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang pemerintah yang berkisar 40 persen juga mencerminkan pengelolaan fiskal yang hati-hati dan kredibel.
Dari sisi penerimaan negara, kinerja pajak dan kepabeanan menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan signifikan pada awal tahun 2026. Pemerintah juga memiliki cadangan fiskal yang cukup melalui saldo anggaran lebih, sehingga mampu meredam dampak fluktuasi harga energi global.
Lebih lanjut, dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah akan semakin selektif dalam menentukan proyek prioritas. Hanya proyek dengan dampak ekonomi besar dan efek berganda yang tinggi yang akan dijalankan. Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diposisikan sebagai pendorong utama untuk menarik partisipasi swasta melalui skema pembiayaan campuran dan kemitraan pemerintah dengan badan usaha.
Ia menegaskan bahwa kapasitas APBN terbatas dan tidak dirancang untuk menanggung seluruh pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta, termasuk melalui skema blended finance dan peran lembaga pembiayaan pembangunan, menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional.