(Beritadaerah-Nasional) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin rapat koordinasi untuk membahas berbagai hambatan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela di Jakarta, Selasa (24/2). Pertemuan tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam merespons aduan pelaku usaha melalui mekanisme debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
Dalam arahannya, Menteri Keuangan menekankan bahwa penguatan iklim usaha yang kondusif akan terus dilakukan guna mempercepat arus investasi dan mendorong aktivitas ekonomi nasional. Upaya ini dinilai selaras dengan penguatan peran fiskal dan sektor keuangan sebagai motor pertumbuhan.
Proyek LNG Abadi Masela sendiri dikelola oleh INPEX yang sejak 1998 memegang hak pengelolaan Blok Masela di Maluku. PSN tersebut diproyeksikan menjadi salah satu pilar ketahanan energi nasional melalui pembangunan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta ton per tahun, disertai produksi kondensat dan gas alam dalam skala besar.
Dalam pemaparannya, pihak INPEX melaporkan perkembangan proyek sekaligus menyampaikan kebutuhan dukungan pemerintah untuk mempercepat realisasi investasi. Sejumlah aspek dinilai perlu mendapatkan perhatian, antara lain penyederhanaan regulasi, percepatan proses perizinan, perluasan akses pasar global, hingga upaya efisiensi biaya pada komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI). Tahapan EPCI ditargetkan mulai pada awal 2027 dan menjadi faktor dominan dalam struktur nilai investasi proyek.
Kemajuan proyek juga tercatat dengan adanya dukungan dari SKK Migas, termasuk persetujuan dokumen AMDAL serta progres tahap Front End Engineering Design (FEED) yang berjalan sesuai jadwal.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan lintas sektor. Di antaranya peningkatan penerimaan masyarakat terdampak melalui dialog berkelanjutan serta penyelesaian skema kompensasi yang adil guna menjaga stabilitas sosial. Selain itu, kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan juga menjadi perhatian, termasuk untuk mendukung penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai bagian dari agenda energi berkelanjutan.
Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), berbagai isu tersebut akan ditangani secara komprehensif dengan memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan. Pendekatan yang ditempuh mencakup percepatan penyelesaian perizinan, fasilitasi koordinasi lintas sektor, serta penguatan komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Hingga 24 Februari 2026, tercatat 92 aduan telah masuk melalui kanal debottlenecking. Dari jumlah tersebut, 46 aduan telah disidangkan dan ditindaklanjuti. Ragam laporan mencakup perizinan usaha apotek, pendanaan industri tekstil, pengembangan pabrik bioetanol, proyek listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, hingga penyesuaian HS code impor.
Menutup rapat, Menteri Keuangan menilai forum debottlenecking memiliki peran strategis tidak hanya dalam menyelesaikan kendala teknis, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha. Keberlanjutan mekanisme tersebut diyakini dapat memperkuat sentimen positif serta menopang terciptanya iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.