Ekonomi Digital
Ilustrasi digital economy (Photo: Kemenkeu)

Indonesia di Persimpangan Ekonomi Digital Global

(Berita Daerah – Kolom) Ketika dunia berbicara tentang transformasi digital, Indonesia dan Asia Tenggara kini tidak lagi hanya dipandang sebagai pasar yang besar, melainkan sebagai kawasan yang mulai memiliki kemampuan untuk membentuk arah ekonomi digital global. Selama dua dekade terakhir, negara-negara ASEAN telah berhasil membangun jaringan telekomunikasi, memperluas akses internet, serta menghadirkan perangkat digital yang menghubungkan ratusan juta penduduk ke dunia maya. Fase tersebut merupakan babak pertama perjalanan transformasi digital kawasan. Babak berikutnya adalah bagaimana ASEAN tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi kekuatan yang ikut menentukan masa depan ekonomi digital dunia.

Dalam konteks tersebut, Indonesia menempati posisi yang sangat strategis. Dengan populasi mencapai 281 juta jiwa, Indonesia mewakili hampir 40 persen dari total penduduk ASEAN. Sebagai anggota G20, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen per tahun selama satu dekade terakhir. Negara ini juga memiliki cadangan nikel terbesar dan paling penting di dunia, komoditas yang menjadi tulang punggung berbagai industri teknologi modern, mulai dari baterai kendaraan listrik hingga pusat data.

Indonesia berhasil menarik investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) senilai sekitar US$55 miliar dalam satu tahun terakhir. Angka tersebut menunjukkan besarnya kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia. Namun, skala ekonomi yang besar saja tidak cukup. Besarnya pasar harus diimbangi dengan kedalaman transformasi digital yang mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Saat ini Indonesia telah berkembang menjadi ekonomi digital terbesar ketiga di kawasan dengan nilai sekitar US$100 miliar atau sekitar sepertiga dari total ekonomi digital ASEAN. Sebanyak 220 juta penduduk Indonesia telah terhubung ke internet dan jumlah koneksi seluler bahkan telah melampaui jumlah penduduknya. Tingkat penetrasi digital yang tinggi ini menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.

Indonesia juga berhasil membangun infrastruktur publik digital yang semakin matang. Salah satu contoh penting adalah sistem pembayaran nasional QRIS yang memungkinkan transaksi digital berlangsung secara cepat, murah, dan terintegrasi. Sistem tersebut tidak hanya digunakan di dalam negeri, tetapi mulai diadopsi dan diintegrasikan dengan berbagai negara tetangga di Asia Tenggara sebagai bagian dari upaya membangun konektivitas pembayaran regional.

Dalam dua tahun terakhir Indonesia berhasil memperoleh komitmen investasi besar di bidang kecerdasan buatan dan komputasi awan dari perusahaan-perusahaan teknologi global seperti Microsoft, Nvidia, Indosat, dan berbagai mitra strategis lainnya. Kapasitas pusat data nasional juga meningkat lebih dari 260 persen. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa modal global semakin percaya dan semakin banyak memilih Indonesia sebagai lokasi investasi teknologi masa depan.

Kombinasi antara skala ekonomi yang besar dan kedalaman transformasi digital inilah yang membedakan Indonesia dari banyak negara lain. Sebagian negara memiliki pasar besar tetapi belum memiliki ekosistem digital yang matang. Sebaliknya, sebagian negara memiliki teknologi yang maju tetapi pasar domestiknya terbatas. Indonesia memiliki keduanya sekaligus. Kombinasi tersebut berpotensi menjadikan Indonesia sebagai motor penggerak kekuatan digital regional.

Potensi itu terlihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang sangat besar. Dari nilai sekitar US$100 miliar saat ini, ekonomi digital Indonesia diperkirakan dapat mencapai US$360 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan tersebut didorong oleh perkembangan perdagangan elektronik yang diproyeksikan menuju nilai US$150 miliar, munculnya generasi muda yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan digital, serta jutaan usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Namun gagasan yang paling penting bukanlah sekadar pertumbuhan Indonesia semata. Ketika satu negara berhasil membuka potensi penuhnya, maka seluruh kawasan dapat memperoleh manfaat berlipat ganda. ASEAN dengan jumlah penduduk sekitar 680 juta jiwa memiliki peluang untuk berkembang sebagai satu ekosistem digital yang terintegrasi dan saling menguatkan.

Saat ini ekonomi digital ASEAN diperkirakan bernilai sekitar US$300 miliar. Dengan implementasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA), kawasan ini berpotensi mendorong nilai ekonomi digital hingga mencapai US$2 triliun pada tahun 2030. Angka tersebut menunjukkan peluang yang sangat besar bagi kawasan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital dunia.

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) bahkan dapat memberikan tambahan pertumbuhan yang signifikan. AI diperkirakan mampu meningkatkan produk domestik bruto kawasan antara 30 hingga 80 persen dalam jangka panjang. Dampak tersebut menjadi sangat penting karena mayoritas pelaku usaha di ASEAN adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekitar 97 persen dari seluruh perusahaan di kawasan termasuk dalam kategori tersebut.

Ketika teknologi digital dan AI mampu menjangkau jutaan UMKM, manfaat yang dihasilkan tidak hanya berupa pertumbuhan ekonomi semata. Teknologi menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Inilah yang membuat transformasi digital memiliki dampak sosial yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar peningkatan angka statistik ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi digital tidak selalu identik dengan peningkatan kekuatan ekonomi suatu negara. Banyak kawasan berhasil membangun ekonomi digital yang besar, tetapi sebagian besar nilai ekonominya justru mengalir keluar melalui platform-platform global yang berkantor pusat di negara lain. Dengan kata lain, angka pertumbuhan yang tinggi tidak secara otomatis berarti negara tersebut memperoleh manfaat maksimal dari aktivitas digital yang terjadi di dalam wilayahnya.

Indonesia memandang bahwa transformasi digital harus diarahkan pada dua tujuan utama. Pertama adalah value retention atau kemampuan mempertahankan nilai ekonomi yang diciptakan di dalam negeri. Artinya, Indonesia ingin memastikan bahwa sebagian besar manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh aktivitas digital dapat dinikmati oleh masyarakat, pelaku usaha, dan ekonomi nasional, bukan semata-mata mengalir keluar.

Tujuan kedua adalah peningkatan produktivitas. Pertumbuhan digital harus mampu meningkatkan produktivitas sektor riil. Nelayan misalnya dapat menjual hasil tangkapannya langsung ke pasar melalui aplikasi digital dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi tanpa harus bergantung pada rantai distribusi yang panjang. Demikian pula pelaku manufaktur kecil dapat menjangkau pelanggan di berbagai negara ASEAN tanpa harus kehilangan sebagian besar margin keuntungan kepada perantara.

Ukuran keberhasilan ekonomi digital bukan sekadar pertumbuhan platform atau meningkatnya jumlah aplikasi. Yang lebih penting adalah apakah produktivitas meningkat, pendapatan masyarakat naik, dan manfaat ekonomi tersebar ke seluruh lapisan masyarakat.Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan ekonomi digital harus dilakukan secara menyeluruh. Ekosistem digital terdiri atas empat lapisan utama yang saling terkait.

Lapisan pertama adalah infrastruktur fisik, yang mencakup jaringan serat optik, pusat data, menara telekomunikasi, perangkat digital, serta satelit. Infrastruktur ini menjadi fondasi dasar bagi seluruh aktivitas digital.Lapisan kedua adalah infrastruktur virtual, yang mencakup sistem komputasi, keamanan siber, serta berbagai layanan digital yang menjamin sistem tetap aman, andal, dan dapat diakses.Lapisan ketiga adalah platform dan sistem perantara yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Di dalamnya terdapat marketplace, sistem pembayaran, identitas digital, serta platform logistik.Lapisan keempat adalah aplikasi yang digunakan masyarakat sehari-hari, termasuk aplikasi kecerdasan buatan, e-commerce, fintech, dan berbagai layanan digital lainnya.

Pelajaran yang dapat diambil sangat sederhana. Jika suatu negara hanya membangun lapisan paling atas berupa aplikasi, maka ketergantungan terhadap pihak lain akan tetap tinggi. Sebaliknya, jika seluruh lapisan diperkuat secara bersamaan, maka akan tercipta ekosistem digital yang lengkap, produktif, dan berdaulat.Untuk mewujudkan visi tersebut, Indonesia menawarkan kerangka kerja yang disebut sebagai enam kapabilitas atau “6C” yang dapat menjadi dasar kerja sama ASEAN.

Kapabilitas pertama adalah connectivity dan compute, yaitu membangun konektivitas dan kapasitas komputasi bersama. Salah satu gagasan yang diusulkan adalah pembangunan pusat komputasi AI regional yang dapat dimanfaatkan bersama oleh negara-negara ASEAN dibandingkan membangun sistem yang terfragmentasi secara nasional.Kapabilitas kedua adalah capital, yaitu memperkuat pembiayaan dan investasi untuk mendukung transformasi digital kawasan.

Kapabilitas ketiga adalah competency, yakni menutup kesenjangan talenta digital melalui program pelatihan bersama dan pengakuan lintas negara terhadap kompetensi tenaga kerja digital ASEAN.Kapabilitas keempat adalah commerce, yaitu membangun standar terbuka dan pengakuan bersama terhadap berbagai sistem perdagangan digital, termasuk integrasi pembayaran lintas negara seperti model QRIS.Kapabilitas kelima adalah compliance, yang berfokus pada harmonisasi regulasi dan tata kelola agar aktivitas digital dapat berkembang secara aman dan efisien.Kapabilitas keenam adalah catalyst, yaitu mempercepat pertumbuhan ekosistem inovasi melalui berbagai program bersama yang mendukung startup, riset, dan pengembangan teknologi.

Namun peluang besar selalu disertai tantangan yang tidak kecil. Salah satu kekhawatiran utama adalah masalah kedaulatan data dan teknologi. Jika data masyarakat dikendalikan pihak lain, maka masa depan digital suatu negara juga berpotensi ditentukan oleh pihak lain. Jika model-model AI global tidak memahami bahasa, budaya, dan nilai-nilai lokal, maka kawasan ini berisiko kehilangan identitasnya sendiri dalam era digital.

Kekhawatiran tersebut bukan alasan untuk memperlambat inovasi. Sebaliknya, hal tersebut menjadi alasan untuk bertindak lebih cepat dan lebih cerdas. ASEAN tidak boleh menjadi penonton dalam revolusi AI yang sedang berlangsung. Kawasan harus ikut membangun fondasi teknologi sejak awal, bukan sekadar menjadi pengguna teknologi yang diciptakan pihak lain.Tantangan yang sama juga dihadapi pemerintah. Bagaimana bergerak cepat tanpa mengorbankan kepercayaan publik. Bagaimana menjaga keseimbangan antara inovasi dan keamanan. Di Indonesia, jawaban atas tantangan tersebut dituangkan dalam peta jalan nasional AI yang dibangun berdasarkan prinsip “sovereign by design”.

Prinsip tersebut bertumpu pada tiga pilar utama: sovereign, interoperable, dan trusted.Sovereign berarti setiap negara memiliki kendali penuh atas data, komputasi, dan model AI yang digunakan sesuai aturan nasional masing-masing.Interoperable berarti negara-negara ASEAN tetap dapat bekerja sama melalui standar terbuka dan pengakuan lintas batas yang memungkinkan sistem digital saling terhubung.Trusted berarti adanya perlindungan bersama, tata kelola yang kuat, dan penerapan prinsip-prinsip AI yang bertanggung jawab sehingga teknologi dapat digunakan secara aman.

Kepercayaan menjadi faktor yang sangat penting. Dalam era AI, kepercayaan bukanlah hambatan bagi inovasi. Justru kepercayaan merupakan fondasi utama yang memungkinkan adopsi teknologi berkembang dan investasi terus mengalir.Masa depan digital ASEAN bukanlah cerita satu negara semata. Standar yang dibangun harus lahir dari kerja sama seluruh negara di kawasan, mulai dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, hingga seluruh anggota ASEAN lainnya. Transformasi digital akan berhasil apabila kawasan mampu bergerak bersama dan menyusun strategi secara kolektif.

Jendela peluang saat ini sedang terbuka lebar. ASEAN memiliki populasi besar, ekonomi yang tumbuh cepat, tingkat adopsi digital yang tinggi, serta momentum investasi yang kuat. Tantangannya adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menghasilkan kedaulatan, produktivitas, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Kawasan tidak hanya perlu bergerak cepat, tetapi juga harus bergerak dengan bijak. Tidak hanya terhubung, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menentukan masa depan digitalnya sendiri. Indonesia menyatakan kesiapannya untuk bekerja bersama seluruh negara ASEAN dan mitra internasional guna membangun masa depan digital yang benar-benar dimiliki oleh kawasan ini sendiri.