(Beritadaerah-Jakarta) Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat kemiskinan di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,07 persen, lebih rendah dibandingkan posisi September 2025 yang mencapai 8,25 persen. Penurunan tersebut diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin sekitar 430 ribu orang, dari 23,36 juta menjadi 22,93 juta jiwa.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, menjelaskan bahwa penurunan baik dari sisi persentase maupun jumlah penduduk miskin mencerminkan membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin sedikit masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi salah satu indikator positif terhadap kondisi sosial ekonomi nasional.
BPS juga mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33 persen dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443. Besaran tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan minimum untuk memenuhi kebutuhan pangan dan nonpangan, serta perlu dipahami dalam konteks rumah tangga karena sebagian besar pengeluaran dilakukan secara bersama.
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,62 anggota keluarga. Dengan komposisi tersebut, garis kemiskinan rumah tangga secara nasional mencapai Rp3.091.866 per bulan. Nilai ini berbeda di setiap provinsi karena dipengaruhi oleh variasi harga, pola konsumsi, dan jumlah anggota rumah tangga miskin di masing-masing daerah.
Dilihat berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan. Persentase penduduk miskin di desa tercatat sebesar 10,67 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 6,34 persen. Kendati demikian, kedua wilayah sama-sama mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
Dari sisi kualitas kemiskinan, BPS menemukan adanya perbedaan perkembangan antara perkotaan dan perdesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan mengalami penurunan, yang menunjukkan rata-rata pengeluaran masyarakat miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin semakin mengecil. Sebaliknya, kedua indikator tersebut meningkat di wilayah perdesaan, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam meningkatkan daya beli dan mengurangi kesenjangan di kalangan masyarakat miskin.
Secara regional, hampir seluruh wilayah Indonesia mencatat penurunan tingkat kemiskinan. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan penurunan terbesar, yakni sebesar 0,21 poin persentase. Meski demikian, Jawa tetap menjadi kawasan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, mencapai 12,02 juta orang atau sekitar 52,42 persen dari total penduduk miskin nasional.
Di sisi lain, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni sekitar 870 ribu orang atau setara 3,79 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan karakteristik masing-masing daerah.