(Beritadaerah-Karawang) Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan banjir yang melanda Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Wilayah ini berada pada jalur penting aliran Sungai Citarum dan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional, sehingga penanganan banjir dipandang sebagai urgensi yang tidak dapat ditunda.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kementeriannya terus memberi dukungan penuh terhadap upaya mitigasi banjir di kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan warga menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan yang dilakukan.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, menjelaskan bahwa rangkaian program yang dicanangkan merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam memberi perlindungan kepada masyarakat. Dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (21/11/2025), ia menyampaikan bahwa kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp400 miliar masih diperlukan agar penanganan banjir dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Dari aspek pengelolaan sumber daya air, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA, T. Maksal Saputra, memaparkan bahwa alokasi anggaran tahun 2025 untuk Kabupaten Karawang mencapai Rp214,1 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan irigasi dan rawa, penanganan sungai dan pantai, serta pekerjaan operasional dan pemeliharaan. Ia menambahkan bahwa dukungan semua pihak dalam proses pembebasan lahan sangat dibutuhkan agar rencana penanganan banjir di Karangligar dapat berjalan sesuai target.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Marasi Deon Joubert, menguraikan penyebab teknis banjir yang berulang selama bertahun-tahun. Ia menjelaskan bahwa penurunan tanah hingga dua meter sejak 2007–2015 menjadi salah satu faktor utama, ditambah aliran balik dari Sungai Cibeet yang masuk ke Desa Karangligar melalui saluran pembuang Cidawolong dan Kedunghurang. Kondisi tersebut berdampak pada ratusan hektar lahan pertanian, ribuan rumah, serta fasilitas publik seperti sekolah dan tempat ibadah.
Deon menyampaikan bahwa hasil kajian Balai Air Tanah menemukan adanya laju penurunan tanah sekitar 1,1 cm per tahun. Oleh karena itu, pemasangan pintu air dan pompa di kedua saluran pembuang dinilai penting untuk mengendalikan aliran air. Ia memaparkan bahwa dengan normalisasi, pemasangan pintu air, serta penguatan tanggul, area terdampak dapat diperkecil secara signifikan dari 160 hektar menjadi hanya beberapa hektar.
Pengerjaan pemasangan pintu air dan pompa ditargetkan selesai pada Juli–Agustus 2026, bersama dengan perbaikan dan penataan saluran pembuang Cidawolong dan Kedunghurang.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Saan Mustopa, menilai bahwa banjir di Karangligar merupakan persoalan lama yang telah berlangsung hampir dua dekade. Ia menekankan bahwa permasalahan ini berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional, yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan. Komisi V mengapresiasi langkah cepat Kementerian PU dan mendorong kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR untuk mengatasi persoalan secara tuntas.
Dengan sinergi lintas lembaga, Kementerian PU menargetkan agar penanganan banjir di Desa Karangligar tidak hanya mengurangi risiko genangan, tetapi juga menjaga keberlanjutan kawasan pertanian yang menjadi penopang kebutuhan pangan nasional.