(Beritadaerag-Kolom) Pak Anas menatap mesin fotokopi lamanya. Pagi itu hujan rintik jatuh di kota kecil di Jawa Timur, tapi tak ada satu pun siswa datang mencetak tugas. Ia menatap selembar pamflet berdebu yang ditempel di dinding tokonya: “Scan, Print, Fotokopi – Cepat & Murah Sejak 1998.” Ia tersenyum kecil. Mesin itu sudah menemaninya dua puluh lima tahun. Tapi kini ia mulai sadar: usahanya telah ketinggalan zaman.
Anak-anak muda di kampungnya tidak lagi membawa kertas. Mereka belajar lewat tablet, mengunggah tugas ke Google Classroom, atau mengerjakan proyek desain langsung dari ponsel. Bahkan guru-guru kini menggunakan sistem digital untuk mendistribusikan materi. Pelanggan utamanya—para siswa SMK dan mahasiswa tingkat awal—tidak lagi butuh layanannya seperti dulu.
Anas tidak marah. Ia hanya merasa kosong. “Mungkin waktunya aku berubah,” gumamnya. Tapi berubah ke mana? Ia tidak punya ijazah kuliah. Usianya sudah hampir lima puluh. Namun pagi itu, sesuatu menggerakkan langkahnya.
Ia pergi ke balai desa, tempat pemerintah menggelar sosialisasi “Transformasi UMKM Skala Mikro ke Menengah.” Seorang petugas menjelaskan dengan sederhana bahwa pemerintah ingin membantu usaha kecil seperti milik Anas menjadi lebih produktif. Kata yang terus diulang-ulang hari itu adalah: naik kelas.
Anas awalnya bingung. Tapi saat sesi tanya jawab, ia bertanya, “Kalau saya sudah punya tempat, listrik, dan mesin, tapi tidak ada lagi yang pakai jasa saya, apakah saya bisa alih usaha?” Petugas itu menjawab, “Justru itu awal yang baik, Pak. Anda sudah punya modal tetap. Sekarang tinggal tambah produktivitas dan permintaan baru.”
Dari situlah kisahnya bergulir. Anas mendaftar pelatihan daring. Ia belajar tentang layanan digital printing, pemotongan stiker, pembuatan suvenir lokal, hingga percetakan kemasan makanan. Ia juga mendaftar sebagai mitra platform logistik agar bisa menerima pesanan luar kota. Dalam tiga tahun, ia tak lagi sekadar menunggu pelanggan di etalase. Ia memproduksi kemasan untuk UMKM makanan, sablon seragam komunitas, dan mencetak stiker untuk toko daring.
Tahun 2032, Anas tercatat sebagai salah satu usaha menengah baru yang diikutsertakan dalam klaster produktivitas pemerintah daerah. Ia memiliki enam pegawai, dua mesin baru, dan omzet bulanan lima kali lipat dari masa fotokopinya dulu. Yang membuatnya tersenyum lebar adalah ini: ia tidak hanya bertahan, tapi ikut membentuk ekonomi baru di kotanya.
Di kawasan industri Bekasi, sebuah perusahaan elektronik menengah berhasil menembus pasar ekspor setelah bermitra dengan perusahaan besar dari Korea. Prosesnya dimulai dari program pelatihan kualitas dan sertifikasi, lalu pendampingan untuk akses ke pasar regional. Dalam lima tahun, perusahaan itu menggandakan kapasitas produksinya dan menambah lebih dari 200 tenaga kerja.
Indonesia memiliki lebih dari 97 persen bisnis dalam bentuk mikro, dengan 59 persen tenaga kerja berada di sektor informal. Jika ingin menyamai negara seperti Brasil dan Polandia, yang tenaga kerja formalnya mencapai lebih dari 35 persen di perusahaan besar, Indonesia perlu memperluas basis produktivitas formal. Pada 2023, hanya 15 persen pekerja Indonesia yang berada di perusahaan besar. Targetnya adalah mencapai 30 persen pada 2045, sambil menggandakan perusahaan menengah menjadi 200.000 dan perusahaan besar menjadi 40.000.
Kisah-kisah seperti milik Anas dan perusahaan Bekasi menyusun fondasi dari perubahan besar. UMKM yang tergabung dalam rantai pasok perusahaan besar mendapat akses terhadap pasar, teknologi, serta pelatihan. Perpindahan tenaga kerja dari sektor mikro ke sektor formal menyumbang lebih dari seperempat peningkatan produktivitas nasional dalam skenario 2045 versi McKinsey.
Investasi modal menjadi faktor penting. Kapital per pekerja non-pertanian harus naik dari USD 31.000 menjadi USD 100.000, sementara total investasi non-pertanian meningkat dari USD 3,7 triliun menjadi lebih dari USD 14 triliun. Pangsa modal yang dikelola perusahaan besar harus meningkat dari 51 persen menjadi 65 persen.
Sektor jasa akan menjadi kontributor utama PDB, dengan porsi 67 persen pada 2045. Namun 70 persen jasa saat ini dijalankan secara informal. Indonesia perlu mempercepat modernisasi ritel, logistik, pariwisata, dan layanan bernilai tambah tinggi seperti keuangan dan TIK. AI generatif diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas 2 hingga 4 persen per tahun di industri tertentu.
Manufaktur turun dari 32 persen PDB pada 2002 menjadi 19 persen pada 2023. Untuk membalik tren ini, Indonesia perlu mengembangkan produk bernilai tambah tinggi di sektor unggulan seperti nikel, makanan dan minuman, serta herbal. Peluang juga terbuka di rantai nilai global yang sedang berubah karena ketegangan geopolitik.
Pertanian tetap vital, dengan 99 persen petani mengelola lahan di bawah 0,6 hektar. Tantangan utama adalah konsolidasi lahan, peningkatan adopsi benih hibrida, penyuluhan, dan mekanisasi. Saat ini hanya 3 persen petani yang menggunakan drone, dan e-commerce pertanian belum menjangkau 80 persen desa.
Urbanisasi akan membawa 70 juta orang ke kota. Tanpa pelatihan dan perumahan terjangkau, banyak yang terjebak dalam pekerjaan informal. Kota harus dirancang menjadi pusat produktivitas: konsep 20-minute city atau 45-minute city diadopsi untuk efisiensi transportasi dan akses layanan dasar.
Indonesia harus memperkuat lima modal utama: keuangan, manusia, institusi, infrastruktur, dan kewirausahaan. Rasio aset keuangan terhadap PDB baru 72 persen, jauh di bawah Brasil (194 persen). Skor PISA dan Human Capital Index stagnan. Dua pertiga pengangguran lulusan vokasi atau sarjana. Waktu pendirian bisnis 43 hari dengan biaya USD 1.300.
Biaya logistik mencapai 24 persen dari PDB. Rasio perusahaan formal baru hanya 0,3 per 1.000 penduduk usia kerja, dibandingkan dengan Brasil yang 5,1. Untuk mengatasi itu, Indonesia harus mendorong pendirian usaha baru, memperluas akses pembiayaan tahap awal, dan memperkuat inkubator.
Pada 2039, Anas datang ke Jakarta untuk pertama kalinya sebagai pembicara dalam forum “Ekonomi Lokal, Dampak Global.” Ia berbicara di hadapan 400 pelaku UMKM dan pejabat pemerintah. “Saya dulu hanya tukang fotokopi,” katanya, “tapi saya diberi jalan untuk belajar, dan kini saya ikut menyuplai kemasan produk ekspor. Saya tidak merasa istimewa, tapi saya merasa diberi kesempatan.”
Sementara itu, di Alor, Nusa Tenggara Timur, seorang petani rumput laut bernama Rian menjalankan koperasi digital berbasis blockchain. Ia memanfaatkan AI prediksi cuaca, mendistribusikan bibit lewat logistik laut, dan menjual hasil panen ke Korea Selatan. Di Padang, sebuah inkubator wirausaha perempuan menghasilkan 40 perusahaan baru dalam dua tahun.
Indonesia perlahan membentuk wajah baru: sebuah negara kepulauan yang bukan hanya besar secara geografis, tapi juga produktif secara ekonomi. Bukan hanya tumbuh, tapi naik kelas bersama. Dan perubahan itu dimulai bukan dari istana, melainkan dari warung, bengkel, ladang, dan toko-toko kecil seperti milik Pak Anas.
Cerita ini belum selesai. Tapi setiap langkah maju—dari yang terkecil hingga yang paling sistemik—adalah bagian dari babak besar bernama Enterprising Archipelago. Sebuah babak di mana Indonesia membuktikan bahwa kemajuan bukan hak eksklusif kota besar, melainkan hasil kerja kolektif jutaan orang yang memilih untuk berubah, bertahan, dan tumbuh bersama.