(Beritadaerah-Nasional) Wakil Menteri Keuangan, Thomas A. M. Djiwandono, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran strategis dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung keputusan pemerintah berbasis data. Sebagai institusi vital dalam penyusunan berbagai kebijakan, BPS berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai kegiatan di berbagai sektor kehidupan, baik di tingkat masyarakat maupun negara.
Thomas menekankan bahwa dalam penyesuaian APBN, data yang dikumpulkan oleh BPS menjadi sangat krusial, terutama dalam memastikan perencanaan dan pelaksanaan APBN dapat berjalan optimal. BPS berkontribusi langsung dalam menentukan kebijakan pemerintah, khususnya yang berhubungan dengan indikator ekonomi.
Selain itu, BPS juga berperan dalam mengatur alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa. Berdasarkan data yang dihimpun, pemerintah dapat menentukan besaran dan distribusi dana secara lebih adil, memastikan alokasi sesuai dengan kebutuhan daerah.
Di era informasi saat ini, pentingnya data yang akurat dan relevan sangat ditekankan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif. BPS, yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, menjadi pilar utama dalam menyediakan informasi yang tidak hanya berguna bagi pemerintah, tetapi juga memberdayakan masyarakat dengan akses data yang mudah, sehingga mendukung partisipasi publik yang lebih besar.
Thomas juga mendorong BPS untuk lebih fokus pada program-program yang berdampak langsung pada pembangunan nasional, dengan dukungan teknologi informasi yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga dipandang perlu untuk terus ditingkatkan demi meningkatkan kepercayaan publik dan memaksimalkan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
Di tingkat daerah, kerja sama erat antara Kementerian Keuangan dan BPS semakin diperkuat melalui forum-forum yang bertujuan meningkatkan analisis ekonomi regional. Kolaborasi ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang membantu merespons dinamika ekonomi lokal dengan cepat.
Kementerian Keuangan juga mendukung program Satu Data Registrasi Sosial Ekonomi yang dijalankan oleh BPS. Program ini bertujuan untuk memastikan bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat, efisien, dan transparan, sehingga tercipta keadilan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan.