(Beritadaerah – Magelang) Untuk mendukung Kawasan Wisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III telah menyelesaikan pembangunan kawasan sarana hunian pariwisata (Sarhunta) di kecamatan Wanurejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
Terkait dengan hal tersebut, Kepala BP2P Jawa III Salahudin Rasyidi mengatakan, setiap rumah menampilkan desain rumah adat lokal dan kelompoknya. Tampilan ini sesuai instruksi dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Konsep desain Sarhunta DPSP Borobudur juga memanfaatkan unsur budaya, menilai pengembangan koridor utama untuk menciptakan suasana khas kawasan wisata budaya. Selain itu, DPSP Sarhunta Borobudur harus siap menyambut wisatawan pascapandemi COVID-19.
“Dalam proses perencanaan, kami bekerja sama dengan tim ahli untuk merancang layout DPSP Borobudur, termasuk Sarhunta. Oleh karena itu, ada motif-motif kearifan lokal seperti Kaung dan Kalpattal yang diterapkan pada setiap sarhunta, dan sampai saat ini dipertahankan sesuai aturan,” jelas Salahuddin yang dikutip laman PU, Senin (17/7).
Ciri-ciri elemen fisik yang diterapkan pada pengembangan Sarhunta di kawasan DPSP Borobudur antara lain atap kerakyatan tradisional Jawa dengan atap Kalpatal, teras homestay, pintu dan jendela bertema Kaung, rangka bata ekspos, ekspos termasuk pembangunan kamar tidur dan kamar mandi dengan batu bata dan perabot. Hal-hal yang memenuhi standar internasional, seperti panci dan tong untuk mencuci tangan.
Pengembangan DPSP Sarhunta Borobudur akan memiliki dua jenis penerima manfaat: pengusaha dan non pengusaha. Anggarannya adalah Rs.115 juta untuk perbaikan dan perluasan perumahan komersial dan Rs.35 juta untuk perbaikan perumahan non-komersial.
“Di DPSP Borobudur, Ditjen Perumahan mendukung pembangunan sarjuntas atau homestay. Sebanyak 821 unit dibantu. Sebanyak 439 rumah yang tersebar di empat desa tidak memiliki fungsi komersial namun memiliki unsur budaya yang seragam. Sisanya 382 rumah yang tersebar di 15 desa memiliki fungsi komersial. Mulai dari homestay, kafe, hingga galeri seni,” tambah Salahuddin.
Setelah pembangunan DPSP Borobudur proyek Sarhunta selesai pada akhir tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga bekerja sama dan mendukung peran pemerintah daerah dalam membantu pemanfaatan dan pengelolaan program pelaksana di bidang jasa pariwisata, dan pengiriman. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam mendukung pemasaran homestay dan bisnis UMKM melalui media digital dan bekerja sama dengan BUMDes yang ada untuk bekerja sama dengan pusat ekonomi desa untuk meningkatkan hunian tamu.
“Kementerian PUPR tidak bekerja sendiri, tetapi pemerintah kabupaten memiliki peran di bidang pariwisata, sehingga masyarakat juga dilatih dalam pengelolaan Sarhunta. Itu salah satu upaya untuk mempersiapkan masa depan,” ujar Salahuddin.
Pengembangan Sarhunta di kawasan DPSP Borobudur bertujuan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan pariwisata, khususnya dalam penyediaan pondok wisata dan pelayanan wisata lainnya bagi wisatawan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dampak ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.