(Beritadaerah-Jakarta) Komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur kembali ditekankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam sebuah forum nasional yang berfokus pada peran perempuan di sektor teknik, prinsip inklusivitas disorot sebagai salah satu fondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR, Canka Amprawati Suryadi Putri, mewakili Menteri PUPR Dody Hanggodo dalam peringatan *International Women in Engineering Day (IWED) 2025* di Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menuturkan bahwa pembangunan fisik tidak boleh semata dilihat dari sisi teknis, melainkan juga dari seberapa luas infrastruktur tersebut mampu menjangkau kelompok masyarakat dengan latar belakang yang beragam.
Sebagai bentuk nyata dari orientasi tersebut, Kementerian PUPR telah menyusun enam pilar kebijakan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Kebijakan itu meliputi: penguatan komitmen internal, penerapan perspektif gender dalam setiap tahapan kebijakan, perancangan infrastruktur yang ramah bagi semua kelompok sosial, pemenuhan tujuh indikator utama PUG, peningkatan fasilitas kerja yang memperhatikan kesetaraan gender, serta pelaksanaan audit dan pemantauan berbasis gender untuk menjamin akuntabilitas.
Di samping itu, kerja sama lintas negara juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Kementerian PUPR menjalin kemitraan dengan Pemerintah Australia melalui sejumlah program, seperti GESIT, PAVE, dan GEDSI, yang diterapkan dalam proyek-proyek strategis di bidang penyediaan air bersih, sanitasi, dan pembangunan jalan.
Pentingnya peningkatan peran perempuan di bidang infrastruktur turut disoroti dalam forum tersebut. Canka menyampaikan bahwa keberadaan perempuan di sektor ini tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai penggerak yang berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan penguatan inovasi di lapangan.
Data internal kementerian mencatat adanya peningkatan jumlah pegawai perempuan dari 31% pada 2020 menjadi 35% di tahun 2024. Rekrutmen CPNS tahun ini juga menunjukkan keseimbangan yang lebih baik, dengan hampir setengahnya merupakan perempuan. Meskipun demikian, peran perempuan dalam posisi strategis masih perlu diperluas, mengingat baru sekitar seperempat posisi pengambil kebijakan yang ditempati oleh perempuan.
Kementerian menyadari bahwa penciptaan ruang kerja yang mendukung pertumbuhan profesional perempuan akan menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi sektor infrastruktur yang lebih inklusif dan berkeadilan. Upaya penguatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan pun dipandang sebagai bagian integral dari misi pembangunan nasional.