(Beritadaerah-Nasional) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) didorong untuk terus memperkuat kapasitas organisasi agar semakin adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil guna menghadapi perubahan kondisi ekonomi global maupun domestik. Arahan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Forum Strategis Nasional Penataan Organisasi DJPb yang berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor, Selasa (28/7).
Menurut Purbaya, DJPb memegang peran penting dalam memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan efektif dari tingkat pusat hingga daerah. Keberadaan institusi tersebut dinilai tidak hanya menjaga kelancaran administrasi keuangan negara, tetapi juga memastikan anggaran dapat diwujudkan menjadi berbagai program pembangunan dan pelayanan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta menopang stabilitas perekonomian nasional.
Ia menilai penataan organisasi harus diarahkan pada peningkatan efektivitas kerja, percepatan proses bisnis, kejelasan pembagian fungsi, serta peningkatan kualitas layanan. Perubahan organisasi, menurutnya, tidak cukup sebatas restrukturisasi, tetapi harus mampu menciptakan sistem kerja yang lebih sederhana, responsif, dan menghasilkan kinerja yang lebih baik.
Sebagai unit eselon I dengan jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia, DJPb dinilai memiliki modal kuat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal. Karena itu, seluruh jajaran diminta terus menyederhanakan proses bisnis, menghapus tahapan yang tidak lagi relevan, serta menyesuaikan fungsi organisasi dengan kebutuhan dan tantangan yang terus berkembang di lingkungan Kementerian Keuangan.
Purbaya juga menegaskan bahwa DJPb memiliki fungsi strategis sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus penjaga stabilitas nasional. Oleh sebab itu, setiap langkah pembaruan organisasi harus tetap berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, akuntabilitas, dan integritas.
Selain itu, para pimpinan di lingkungan DJPb didorong membangun budaya kerja yang berfokus pada pencapaian hasil, mampu mengambil keputusan secara cepat, serta membuka ruang bagi lahirnya berbagai inovasi. Namun, inovasi tersebut tetap harus dibarengi dengan pengawasan yang memadai, tanggung jawab, kompetensi, dan integritas aparatur.
Di akhir arahannya, Menteri Keuangan menyampaikan keyakinannya bahwa DJPb memiliki kapasitas untuk terus berkembang menjadi institusi pemerintah yang modern, profesional, dan mampu menjawab berbagai tantangan pengelolaan keuangan negara pada masa mendatang. Ia juga mengingatkan seluruh pegawai agar senantiasa menjaga profesionalisme dan integritas dalam setiap pengambilan keputusan.