(Beritadaerah-Bandung) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pengelolaan APBN di daerah berjalan efektif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Dalam kunjungan itu, Menkeu memantau perkembangan penerimaan negara, belanja pemerintah, Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa, serta sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan APBN tidak hanya diukur dari besarnya penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Hingga 31 Juli 2026, pelaksanaan APBN di Jawa Barat mencatat surplus regional Rp22,02 triliun. Pendapatan negara telah mencapai Rp85,61 triliun atau 45,41 persen dari target, sedangkan belanja negara terealisasi Rp63,59 triliun atau 57,02 persen dari pagu.
Pendapatan tersebut tumbuh 6,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan mencapai Rp81,30 triliun atau meningkat 7,35 persen secara tahunan. Penerimaan pajak tercatat Rp63,84 triliun, tumbuh 10,41 persen, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp17,46 triliun.
Industri pengolahan masih menjadi penopang utama penerimaan pajak Jawa Barat. Sektor ini menyumbang Rp30,60 triliun atau sekitar 47,93 persen dari total penerimaan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya kontribusi sektor industri terhadap aktivitas ekonomi sekaligus penerimaan negara di provinsi tersebut.
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara mencapai Rp63,59 triliun. Meski secara keseluruhan mengalami kontraksi 1,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya, belanja Kementerian/Lembaga justru tumbuh 28,86 persen menjadi Rp26,61 triliun atau 53,53 persen dari pagu.
Belanja modal menjadi salah satu komponen yang mengalami peningkatan signifikan. Realisasinya mencapai Rp3,11 triliun atau tumbuh 115,37 persen dibandingkan Juli 2025. Kenaikan ini memperlihatkan peningkatan dukungan APBN terhadap pembangunan dan penyediaan layanan publik.
Sementara itu, TKD dan Dana Desa telah tersalurkan Rp36,98 triliun atau 59,82 persen dari pagu. Penyaluran tersebut terdiri atas TKD sebesar Rp35,46 triliun dan Dana Desa Rp1,52 triliun.
Dukungan APBN juga diarahkan untuk memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha. Hingga Juli 2026, Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat telah disalurkan Rp23,24 triliun kepada sekitar 357,3 ribu debitur. Adapun pembiayaan Kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp1,31 triliun dan menjangkau 226,4 ribu debitur.
Perkuat Program Prioritas
APBN Jawa Barat turut menopang sejumlah program prioritas pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di 27 kabupaten/kota melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan jumlah penerima manfaat mencapai 14.680.810 orang.
Selain MBG, dukungan fiskal juga diberikan untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta berbagai agenda ketahanan pangan dan energi.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Jawa Barat masih menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif kuat. Perekonomian provinsi tersebut pada triwulan II 2026 tumbuh 5,73 persen secara tahunan dan 2,25 persen secara kuartalan. Industri pengolahan menjadi salah satu sektor utama yang menopang pertumbuhan tersebut.
Stabilitas harga juga tetap terjaga dengan inflasi Jawa Barat pada Juli 2026 sebesar 2,72 persen secara tahunan. Sementara itu, neraca perdagangan selama Januari-Juli 2026 mencatat surplus USD13,79 miliar.
Berbagai indikator tersebut memperlihatkan peran APBN sebagai instrumen untuk menjaga ketahanan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan daerah. Pemerintah berupaya memastikan anggaran tidak sekadar terserap dalam administrasi pemerintahan, tetapi mampu menggerakkan konsumsi, investasi, pembangunan, pembiayaan usaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui pemantauan langsung di daerah, pemerintah juga ingin memastikan penggunaan anggaran berlangsung optimal dan tepat sasaran. APBN diharapkan terus menjadi penyangga perekonomian ketika menghadapi tekanan global sekaligus menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan nasional secara berkelanjutan.