(Beritadaerah-Jakarta) Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya di hadapan sidang DPR RI, Presiden menegaskan bahwa APBN memiliki peran strategis sebagai instrumen utama negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Menurut Prabowo, APBN tidak hanya dipahami sebagai dokumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai sarana perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat, memperkuat ketahanan ekonomi, serta memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pidato tersebut disampaikan dalam agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.
Presiden juga menekankan bahwa penyusunan APBN dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Ia menilai kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini memberikan pengaruh langsung terhadap perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga optimisme ekonomi melalui kebijakan fiskal yang sehat, terarah, dan mendukung agenda prioritas nasional.
Prabowo menjelaskan, fokus kebijakan pemerintah diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.
Dalam pemaparan tersebut, pemerintah menetapkan target pendapatan negara pada 2027 berada di kisaran 11,82 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara belanja negara diproyeksikan mencapai 13,62 sampai 14,80 persen PDB dengan defisit anggaran diperkirakan berada pada rentang 1,80 hingga 2,40 persen PDB.
Untuk asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen dengan inflasi dijaga antara 1,5 sampai 3,5 persen.
Selain itu, pemerintah memperkirakan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada di level 6,5 hingga 7,3 persen. Nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Pada sektor energi, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan berada pada rentang US$70 hingga US$95 per barel. Adapun lifting minyak mentah ditargetkan mencapai 602–615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi diproyeksikan sebesar 934–977 ribu barel setara minyak per hari.
Pemerintah juga menetapkan sejumlah sasaran pembangunan nasional pada 2027, antara lain tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6–6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,30–4,87 persen.
Selain itu, rasio gini ditargetkan pada level 0,362–0,367, indeks modal manusia sebesar 0,575, indeks kesejahteraan petani mencapai 0,8038, serta proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan sebesar 40,81 persen.