Kementerian PU Perkuat Antisipasi Kekeringan di Jawa Barat Lewat Pengelolaan Air Terpadu

(Beritadaerah-Nasional) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino 2026 di Provinsi Jawa Barat melalui serangkaian langkah mitigasi yang telah dijalankan sejak awal musim kemarau. Upaya tersebut difokuskan untuk menjaga ketersediaan air, mempertahankan layanan irigasi, serta mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kementeriannya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antisipasi El Nino sebagai wadah koordinasi lintas unit kerja. Menurutnya, dampak El Nino tidak hanya berpotensi mengganggu lahan pertanian, tetapi juga dapat memengaruhi sistem penyediaan air minum serta operasional bendungan dan infrastruktur sumber daya air lainnya.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung mengoptimalkan sistem mitigasi melalui Unit Pengelola Prasarana Pengendali Banjir dan Kekeringan (UP3BK). Sistem ini mengintegrasikan pemantauan bendungan, bendung, kawasan rawan kekeringan, pengaturan distribusi air, layanan pusat pengaduan, Tim Reaksi Cepat (TRC), hingga koordinasi dengan berbagai instansi agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Sebanyak 290 personel disiagakan selama musim kemarau untuk memastikan seluruh infrastruktur sumber daya air tetap beroperasi secara optimal. Pemantauan harian dilakukan terhadap sembilan bendungan, 33 embung, 23 situ, 25 bendung, serta jaringan irigasi yang berada di wilayah kerja BBWS Cimanuk Cisanggarung.
Berdasarkan data hingga 30 Juni 2026, sembilan bendungan yang meliputi Jatigede, Cipanas, Darma, Kuningan, Malahayu, Setupatok, Sedong, Bolang, dan Rancabeureum masih memiliki total volume tampungan air sekitar 1,10 miliar meter kubik. Ketersediaan tersebut dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian seluas sekitar 136.254 hektare selama musim kemarau.
Dalam pengelolaan bendungan, pelepasan air dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kapasitas tampungan dan kebutuhan di lapangan. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga pasokan air bagi irigasi, penyediaan air baku, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sekaligus mempertahankan cadangan air hingga musim kemarau berakhir. Seluruh data mengenai elevasi, volume tampungan, serta debit air dipantau setiap hari sebagai dasar pengambilan keputusan operasional.
Selain menjaga ketersediaan air, Kementerian PU juga terus meningkatkan kualitas jaringan irigasi. Pada Tahun Anggaran 2025, rehabilitasi jaringan irigasi utama dilakukan di 69 lokasi, sementara Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dilaksanakan di 441 lokasi. Pemerintah juga menjalankan percepatan pembangunan irigasi melalui Instruksi Presiden di 69 lokasi serta membangun Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 45 lokasi untuk memperkuat layanan air bagi lahan pertanian.
Sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim, BBWS Cimanuk Cisanggarung turut mendorong penerapan teknologi Irigasi Padi Hemat Air (IPHA). Sistem ini menerapkan pola pemberian air secara berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien tanpa mengurangi produktivitas tanaman. Penerapan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan air, memperluas indeks pertanaman, serta mendongkrak hasil panen dan pendapatan petani.
Di sisi lain, Kementerian PU juga telah menyiapkan berbagai skenario penanganan apabila kekeringan terjadi. Sebanyak 58 unit peralatan disiapkan, terdiri atas excavator, dump truck, trailer, mobil pompa, mobil tangki air, pompa air, pompa tenaga surya, mesin bor, hingga peralatan geolistrik.
Peralatan tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai langkah penanganan, seperti distribusi air bersih menggunakan mobil tangki, penyiraman lahan dengan sprinkler, pemanfaatan pompa air, survei geolistrik guna mencari sumber air bawah tanah, hingga pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh air.
Melalui berbagai langkah tersebut, Kementerian PU menegaskan bahwa upaya menghadapi ancaman El Nino dilakukan secara preventif melalui pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi, penguatan sistem operasi bendungan dan jaringan irigasi, serta kesiapan personel dan peralatan agar dampak musim kemarau dapat diminimalkan.