(Beritadaerah – Nasional) Untuk meredam dampak lonjakan harga plastik yang mulai menekan pelaku UMKM, terutama sektor makanan dan minuman, Pemerintah menyiapkan langkah terpadu. Kenaikan ini dipicu tingginya ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku plastik yang mencapai sekitar 55 persen.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan sebagian besar bahan baku tersebut—khususnya nafta—didistribusikan melalui jalur Selat Hormuz. Sekitar 70 persen pasokan melewati kawasan yang saat ini terdampak konflik geopolitik, sehingga memicu kenaikan harga secara signifikan.
Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah bersama Kementerian Perdagangan menyiapkan strategi jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, pasokan nafta akan dialihkan dari kawasan yang lebih stabil seperti Afrika, India, dan Amerika. Proses administrasi tengah dipercepat agar distribusi dapat segera berjalan dan tekanan harga mereda.
Sementara itu, dalam jangka panjang, pemerintah melihat situasi ini sebagai momentum untuk mengurangi ketergantungan pada impor dari wilayah berisiko tinggi. Diversifikasi sumber bahan baku menjadi prioritas guna memperkuat ketahanan industri nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong transformasi menuju penggunaan bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan. Komoditas lokal seperti bambu, rumput laut, dan singkong dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bioplastik pengganti nafta.
Menurut Maman, langkah ini bukan sekadar solusi atas krisis pasokan, tetapi juga peluang membangun industri hijau berbasis sumber daya dalam negeri. Meski demikian, pemanfaatan rumput laut dan singkong sebagai bahan baku alternatif masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan pasar yang membuat biaya produksi relatif tinggi.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pemerintah optimistis permintaan akan meningkat sehingga biaya produksi bisa ditekan. Sejumlah pelaku UMKM bahkan telah memulai produksi plastik berbasis rumput laut dan berhasil menembus pasar ekspor.
Untuk mempercepat pengembangan sektor ini, pemerintah tengah mengkaji berbagai kebijakan pendukung, mulai dari subsidi bioplastik, penguatan rumah kemasan bersama, hingga pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha.
Selain itu, masyarakat juga didorong untuk berperan aktif melalui pengurangan penggunaan plastik dan peningkatan praktik daur ulang, sebagai bagian dari upaya bersama menjaga lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.