(Beritadaerah-Kolom) Ekonomi Dunia saat ini masih berada dalam fase ketidakpastian yang tinggi. Indeks ketidakpastian global menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit perbaikan dibanding puncaknya, levelnya masih jauh di atas kondisi normal sebelum berbagai krisis terjadi. Ketidakpastian ini dipicu oleh berbagai peristiwa besar, mulai dari konflik geopolitik seperti perang Rusia–Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, kebijakan perdagangan yang proteksionis, hingga krisis perbankan di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Situasi ini membuat pelaku usaha dan investor di seluruh dunia cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Ketidakpastian global mereda, namun masih tetap tinggi
Risiko geopolitik juga masih tinggi. Ketegangan antarnegara belum sepenuhnya mereda dan berpotensi mengganggu arus perdagangan, investasi, dan stabilitas keuangan global. Ketika risiko geopolitik meningkat, pelaku pasar biasanya menahan ekspansi dan memilih menyimpan likuiditas.
Konflik geopolitik di 2026 meningkat, baik konflik internal maupun internasional
Dalam konteks pertumbuhan ekonomi global, berbagai lembaga internasional memproyeksikan laju pertumbuhan dunia yang cenderung melambat pada 2026 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Negara-negara maju menghadapi tantangan seperti produktivitas yang melambat, tekanan fiskal, serta perubahan arah kebijakan moneter. Sementara itu, negara berkembang masih menjadi motor pertumbuhan, tetapi juga tidak sepenuhnya kebal terhadap perlambatan perdagangan global dan fragmentasi rantai pasok.
World Bank memprakirakan terjadinya perlambatan ekonomi dunia di 2026
Amerika Serikat diperkirakan tumbuh moderat, kawasan Eropa relatif stagnan, dan Jepang menghadapi tekanan struktural. China dan India tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan dari kelompok negara berkembang, walaupun menghadapi tantangan eksternal dan domestik. Indonesia sendiri berada dalam posisi yang relatif baik dibanding banyak negara lain, dengan pertumbuhan yang stabil.
Di dalam negeri, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat. Pertumbuhan tetap berada di kisaran lima persen dan menunjukkan konsistensi dari tahun ke tahun. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi, disusul oleh investasi dan ekspor. Struktur ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat dan aktivitas usaha domestik masih menjadi mesin utama pertumbuhan.
Ekonomi Indonesia Q4 2025 tertinggi sejak pandemi
Inflasi nasional tetap terjaga dalam rentang target, memberikan ruang bagi otoritas moneter untuk melonggarkan kebijakan suku bunga. Penurunan suku bunga acuan sebelumnya memberikan sinyal bahwa stabilitas harga relatif terkendali dan ruang stimulus masih tersedia jika dibutuhkan untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Di tingkat global, tren inflasi juga menunjukkan penurunan. Bank sentral di beberapa negara maju mulai memasuki fase pelonggaran kebijakan moneter. Hal ini membuka peluang perbaikan kondisi likuiditas global dan berpotensi mengurangi tekanan terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia.
Masuk ke sektor perbankan, kondisi permodalan perbankan nasional masih kuat. Rasio kecukupan modal berada pada level yang aman, likuiditas memadai, dan rasio kredit bermasalah tetap terkendali. Ini menunjukkan bahwa dari sisi fundamental, sistem perbankan relatif stabil dan siap mendukung pertumbuhan.
Namun, pertumbuhan kredit belum kembali ke level dua digit seperti pada periode ekspansi sebelumnya. Pertumbuhan masih berada di kisaran satu digit. Permintaan kredit baru menunjukkan kecenderungan melemah, terutama di segmen konsumsi dan usaha kecil menengah. Artinya, meskipun bank siap menyalurkan kredit, permintaan dari dunia usaha dan rumah tangga belum sepenuhnya pulih.
Fenomena meningkatnya kredit yang sudah disetujui tetapi belum ditarik juga menjadi indikator penting. Banyak pelaku usaha yang sudah memperoleh fasilitas pembiayaan, tetapi belum menggunakannya secara optimal. Ini mencerminkan sikap hati-hati dan pendekatan menunggu kepastian kondisi ekonomi sebelum melakukan ekspansi.
Di sisi UMKM, pertumbuhan kredit cenderung melambat, dan risiko kredit menunjukkan kenaikan tipis. Segmen ini memang lebih sensitif terhadap tekanan daya beli dan fluktuasi biaya produksi. Ketika konsumsi belum sepenuhnya pulih, usaha kecil menjadi kelompok yang paling terdampak.
Jika dilihat dari sektor ekonomi, perlambatan terjadi pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, seperti industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Ketika sektor-sektor ini tumbuh lebih lambat, kebutuhan pembiayaan pun ikut terpengaruh.
Permasalahan ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor penurunan daya beli kelas menengah
Sementara itu, survei terhadap pelaku usaha menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara kebijakan makro dan realitas di lapangan. Banyak responden menilai kebijakan fiskal dan moneter sudah dirancang untuk mendorong pertumbuhan. Namun, pada tingkat operasional, belum semua pelaku usaha merasakan dorongan langsung yang cukup kuat untuk meningkatkan investasi atau ekspansi.
Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan dampak nyata di sektor riil. Tantangan ke depan bukan hanya memastikan kebijakan tepat sasaran, tetapi juga memastikan implementasinya efektif dan cepat dirasakan manfaatnya.
Memasuki proyeksi 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sedikit lebih tinggi dibanding 2025. Namun pertumbuhan kredit masih diproyeksikan berada dalam kisaran satu digit. Era pertumbuhan kredit yang lebih moderat tampaknya masih akan berlanjut dalam jangka pendek.
Salah satu faktor yang memengaruhi dinamika ini adalah kondisi daya beli masyarakat. Kelompok masyarakat berpendapatan tinggi menunjukkan ketahanan yang lebih baik, dengan peningkatan tabungan dan konsumsi yang relatif stabil. Sebaliknya, kelompok menengah dan bawah masih menghadapi tekanan. Pertumbuhan tabungan di kelompok ini melambat, menandakan ruang konsumsi yang lebih sempit.
Distribusi likuiditas yang lebih terkonsentrasi pada kelompok atas juga menjadi tantangan tersendiri. Ketika likuiditas lebih banyak tersimpan pada segmen tertentu, efek penggandanya terhadap konsumsi massal menjadi lebih terbatas.
Dengan inflasi yang tetap terkendali, ruang pelonggaran suku bunga pada 2026 masih terbuka. Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas makro. Pada 5 Februari 2026, seiring dengan pengumuman pertumbuhan Q4 2025, Moody’s rating menurunkan outlook pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Beberapa rasionalisasi atas penurunan rating ini adalah: Risiko fiskal Basis penerimaan yang lemah dan risiko terjadinya defisit anggaran. Danantara dilihat memiliki ketidakpastian terkait pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi, serta potensi mismanajemen BUMN (aset mencapai 60% PDB nominal pada 2025) yang dapat menimbulkan tekanan terhadap BUMN. Ketidakpastian Kebijakan Potensi perluasan batas defisit fiskal 3%, potensi perubahan mandat dan tata kelola Bank Indonesia, dan pergeseran kebijakan yang mengatur sektor sumber daya alam. Meningkatnya ketidakpuasan public Ketidakpuasan terhadap pertumbuhan pendapatan, peluang kerja, dan standar hidup.
Moody’s Rating menurunkan outlook pemerintah Indonesia menjadi negatif
Selain itu, program prioritas pemerintah dalam APBN 2026 diproyeksikan memberi dorongan tambahan bagi ekonomi. Program di bidang ketahanan pangan, pendidikan, dan penguatan sumber daya manusia diharapkan meningkatkan produktivitas dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Jika dijalankan efektif, program ini berpotensi menambah pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyaluran kredit, serta mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan.
Tahun 2026 dipandang sebagai tahun yang menuntut keseimbangan. Di satu sisi, tantangan global masih nyata. Di sisi lain, fondasi ekonomi domestik relatif kuat. Sistem perbankan stabil, inflasi terkendali, dan kebijakan memiliki ruang untuk mendukung pertumbuhan.
Implementasi perjanjian kerjasama internasional akan membantu mendiversifikasi dan meningkatkan ekspor
Implementasi perjanjian kerjasama internasional akan membantu mendiversifikasi dan meningkatkan ekspor. Dalam kerangka Indonesia–EU CEPA, nilai perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa tercatat sebesar US$30.2 Miliar, dengan produk unggulan yang diperdagangkan antara lain lemak hewani dan nabati (15), alas kaki (64), serta mesin dan peralatan elektrik (85).
Pada Indonesia–EU FTA, nilai perdagangan mencapai US$4,1 miliar, dengan komoditas unggulan Indonesia meliputi lemak hewani dan nabati (15), kakao dan olahannya (18), serta produk kopi, teh, dan rempah (9). Melalui Indonesia–Canada CEPA, nilai perdagangan tercatat sebesar US$3,5 miliar, dengan produk utama Indonesia berupa mesin dan peralatan mekanis (85), karet dan turunannya (40), serta pakaian dan aksesori rajut (61). Sementara itu, dalam kerja sama Indonesia–AS (ongoing) yang masih dalam proses, nilai perdagangan telah mencapai US$38,3 miliar, dengan produk unggulan Indonesia mencakup mesin dan peralatan elektrik (85), pakaian dan aksesori rajut (61), serta alas kaki (64).
Kuncinya terletak pada bagaimana menjaga momentum yang sudah terbentuk agar tidak kehilangan tenaga. Pertumbuhan perlu didorong secara inklusif, sehingga tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi juga menjangkau kelas menengah dan bawah. Dengan demikian, penguatan ekonomi nasional tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi menjadi fondasi yang kokoh untuk menghadapi dinamika global di masa depan.