(Beritadaerah-Nasional) Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di kediaman pribadinya di Hambalang, Kamis sore (29/1/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menerima laporan terkini terkait perkembangan sejumlah proyek perumahan bersubsidi yang tengah disiapkan pemerintah. Salah satu agenda yang dibahas adalah progres pembersihan lahan seluas sekitar 30 hektare di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan rumah susun bersubsidi.
Selain itu, Presiden juga memperoleh paparan mengenai kesiapan pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan sekitar 141.000 unit rumah bersubsidi yang akan dibangun di tiga kawasan yang saling berdekatan. Kawasan tersebut dirancang berada di sekitar fasilitas publik penting, seperti sekolah, rumah sakit, pusat perkantoran dan industri, serta memiliki akses langsung ke jaringan jalan utama.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan pula bahwa pembangunan hunian bersubsidi ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 80 ribu tenaga kerja lintas sektor sekaligus mendorong perputaran ekonomi di wilayah sekitar.
Lebih lanjut, Sekretaris Kabinet menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas kepemilikan rumah layak bagi masyarakat. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyediaan rumah bersubsidi yang diiringi dengan penyederhanaan perizinan serta pengurangan biaya administrasi.
Presiden melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menaruh perhatian besar agar program perumahan dapat menjangkau sebanyak mungkin lapisan masyarakat. Penyederhanaan regulasi dipandang sebagai langkah penting untuk mempercepat realisasi pembangunan sekaligus menekan biaya, sehingga hunian layak dapat diakses secara lebih luas.
Langkah ini mencerminkan pendekatan pemerintahan Presiden Prabowo yang menekankan pengawalan langsung terhadap pelaksanaan program prioritas, guna memastikan kebijakan perumahan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.