(Beritadaerah-Kolom) Ada satu hal menarik ketika membaca Peternakan Dalam Angka 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik. Angka-angka di dalamnya tidak sekadar berbicara tentang jumlah sapi, ayam, atau kerbau. Di balik statistik itu, tersimpan cerita yang lebih besar tentang arah ketahanan pangan Indonesia, tentang peternak kecil yang bertahan di tengah tekanan biaya, serta tentang sistem pangan nasional yang masih rapuh meski terlihat tumbuh.
Dalam beberapa tahun terakhir, subsektor peternakan mengalami guncangan yang tidak kecil. Pandemi, lonjakan harga pakan, perubahan iklim, hingga kebijakan impor yang dinamis membuat peternakan tidak lagi menjadi usaha yang stabil seperti satu dekade lalu. Data terbaru menunjukkan bahwa sektor ini memang mulai bangkit, tetapi pemulihannya masih setengah jalan.
Ambil contoh populasi sapi potong. Pada 2019 jumlahnya masih berada di kisaran 16,9 juta ekor. Angka itu meningkat hingga hampir 18 juta ekor pada 2021, mencerminkan optimisme peternakan nasional saat itu. Namun, situasi berubah drastis pada 2023 ketika populasi sapi anjlok menjadi hanya sekitar 10,8 juta ekor. Dalam satu tahun, Indonesia kehilangan lebih dari sepertiga populasi sapinya. Penurunan sebesar itu bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan indikasi tekanan serius di level peternak.
Tahun 2024 dan 2025 memang membawa kabar yang sedikit lebih baik. Populasi sapi kembali naik menjadi sekitar 13,3 juta ekor pada 2024 dan 13,5 juta ekor pada 2025. Namun, angka ini tetap jauh di bawah kondisi sebelum krisis. Artinya, pemulihan sedang berlangsung, tetapi fondasinya belum kokoh.
Jika ditelusuri lebih jauh, ketimpangan wilayah menjadi persoalan utama. Lebih dari sepertiga populasi sapi nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jawa Timur sendiri menyumbang lebih dari 3,6 juta ekor sapi, disusul Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di luar Jawa, wilayah seperti Nusa Tenggara dan Sulawesi mulai menunjukkan peran penting, tetapi kontribusinya masih tertinggal jauh. Ketergantungan pada satu pulau membuat sistem produksi sangat rentan terhadap gangguan cuaca, penyakit, maupun tekanan lahan.
Kondisi yang hampir serupa terlihat pada sapi perah. Populasi sapi perah nasional hingga 2025 baru mencapai sekitar 499 ribu ekor, belum kembali ke level 2021 yang sempat menyentuh lebih dari 580 ribu ekor. Lebih dari 85 persen sapi perah berada di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu wilayah ini membuat produksi susu nasional rapuh. Ketika harga pakan naik atau terjadi gangguan produksi, dampaknya langsung terasa ke seluruh negeri.
Tidak mengherankan jika Indonesia masih sangat bergantung pada impor susu dan produk olahannya. Di sisi lain, peternak sapi perah menghadapi dilema klasik: biaya produksi terus naik, sementara harga susu di tingkat peternak cenderung stagnan. Banyak peternak bertahan bukan karena usahanya menguntungkan, tetapi karena tidak memiliki alternatif mata pencaharian lain.
Berbeda dengan sapi dan kerbau, subsektor unggas justru menjadi tulang punggung protein hewani nasional. Data BPS menunjukkan bahwa populasi ayam ras pedaging pada 2025 mencapai lebih dari 3,3 miliar ekor, sementara ayam petelur mencapai lebih dari 426 juta ekor. Angka ini menunjukkan betapa dominannya unggas dalam memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
Namun, dominasi ini juga menyimpan risiko. Lebih dari separuh populasi unggas nasional terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ketergantungan pada pakan impor membuat biaya produksi sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global. Ketika harga jagung atau bungkil kedelai naik, margin peternak langsung tergerus. Situasi ini menjelaskan mengapa harga ayam dan telur sering bergejolak meski produksi secara nasional terlihat melimpah.
Dalam konteks konsumsi, data menunjukkan bahwa tingkat konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia masih relatif rendah, sekitar 2,7 kilogram per kapita per tahun pada 2025. Angka ini jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Konsumsi pun tidak merata. Pulau Jawa menyerap porsi terbesar, sementara wilayah timur Indonesia masih tertinggal, baik karena faktor daya beli maupun distribusi pasokan.
Di sinilah persoalan struktural peternakan Indonesia terlihat dengan jelas. Masalahnya bukan semata kurangnya produksi, melainkan distribusi yang timpang, biaya logistik yang tinggi, serta lemahnya integrasi antara peternak, industri, dan pasar. Selama masalah ini belum diselesaikan, peningkatan produksi tidak otomatis menjamin ketahanan pangan.
Data biaya produksi memperkuat gambaran tersebut. Dalam usaha peternakan, pakan menyumbang sekitar 60 hingga 70 persen dari total biaya. Artinya, setiap kenaikan harga pakan langsung memangkas keuntungan peternak. Sementara itu, harga jual hasil ternak tidak selalu naik seiring biaya produksi. Ketimpangan inilah yang membuat banyak peternak berada dalam posisi rentan.
Nilai Tukar Petani subsektor peternakan memang menunjukkan perbaikan dalam beberapa periode, tetapi belum cukup untuk mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Banyak peternak bertahan dengan margin tipis, bahkan sebagian mengalami kerugian ketika harga pakan melonjak atau permintaan melemah.
Semua ini menunjukkan bahwa tantangan peternakan Indonesia bukan hanya persoalan teknis produksi, tetapi juga persoalan kebijakan dan tata kelola. Ketergantungan pada impor pakan, lemahnya akses pembiayaan, rendahnya adopsi teknologi, serta minimnya integrasi hulu-hilir menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Padahal, potensi sektor ini sangat besar. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan kesadaran gizi yang meningkat, permintaan protein hewani akan terus naik. Jika dikelola dengan baik, peternakan bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi pedesaan sekaligus penopang ketahanan pangan nasional.
Namun, potensi itu hanya bisa terwujud jika ada perubahan pendekatan. Peternakan tidak bisa lagi diperlakukan sebagai sektor pelengkap. Ia harus menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Penguatan peternak kecil, pengembangan pakan lokal, modernisasi sistem budidaya, serta perbaikan distribusi harus berjalan bersamaan.
Data dalam Peternakan Dalam Angka 2025 memberi pesan yang jelas: Indonesia tidak kekurangan potensi, tetapi masih kekurangan sistem yang kuat. Pemulihan yang terlihat saat ini masih rapuh. Tanpa kebijakan yang konsisten dan berpihak pada peternak, fluktuasi akan terus berulang.
Di tengah tantangan global, perubahan iklim, dan tekanan ekonomi, ketahanan pangan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dan di dalam ketahanan pangan itu, peternakan memegang peran yang jauh lebih besar daripada sekadar penyedia daging dan telur. Ia adalah fondasi kesejahteraan jutaan rumah tangga dan cerminan kemampuan negara menjaga kebutuhan dasarnya sendiri.