(Beritadaerah-Jakarta) Memasuki tahun pertama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai indikator ekonomi menunjukkan tren positif. Pemerintah dinilai berhasil menjaga ketahanan ekonomi, mengendalikan inflasi, serta menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (18/10/2025), menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 tetap tinggi di angka 5,12 persen, salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20. Ia memperkirakan kinerja ekonomi nasional akan terus meningkat hingga akhir tahun.
Menurutnya, inflasi yang terkendali di 2,65 persen (yoy) dan defisit APBN sebesar 1,56 persen dari PDB menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal dan moneter berjalan efektif. Purbaya menambahkan, strategi penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Bank Himbara berperan besar dalam mendorong likuiditas dan aktivitas ekonomi di masyarakat.
Dari sektor perdagangan, Indonesia mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan ekspor mencapai 45,8 persen sepanjang Januari–September 2025. Di sisi kesejahteraan, tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen, sedangkan angka kemiskinan menurun ke level 8,47 persen—terendah sejak krisis ekonomi 1998.
Pasar modal pun mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap arah kebijakan pemerintah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah di level 8.257,86 pada 10 Oktober 2025.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa APBN berfungsi sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan nasional sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi. Ia menyampaikan hal itu dalam kegiatan “1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” di Jakarta, Rabu (16/10).
Menurut Suahasil, pengelolaan APBN diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Asta Cita, delapan program prioritas presiden yang mencakup ketahanan pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi.
Ia menuturkan bahwa pada tahun pertama pemerintahan, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian anggaran untuk memastikan berbagai program prioritas berjalan efektif. Beberapa di antaranya adalah Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih, di samping alokasi lebih dari Rp400 triliun untuk pembangunan infrastruktur, seperti konektivitas, transportasi, kawasan nelayan, dan percetakan sawah baru.
Suahasil menegaskan bahwa 86 persen aktivitas ekonomi nasional bersumber dari masyarakat dan dunia usaha, sementara 14 persen berasal dari APBN. Karena itu, kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat peran masyarakat sebagai penggerak utama perekonomian nasional.
Menutup pernyataannya, Suahasil menilai bahwa kunci peningkatan investasi terletak pada penciptaan iklim usaha yang sehat, yang dibangun melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas SDM, kepastian hukum, dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, stabilitas sektor riil dan keuangan menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.