(Beritadaerah-Nasional) Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai bahwa stabilitas fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia tetap terjaga sepanjang 2025, meskipun perekonomian global diwarnai peningkatan ketidakpastian. Penilaian tersebut disampaikan dalam rapat berkala KSSK pertama tahun 2026 yang digelar pada Jumat (23/1/2026), dengan penekanan pada kuatnya koordinasi kebijakan antarotoritas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa memasuki awal 2026, pasar keuangan global sempat mengalami peningkatan volatilitas yang dipicu oleh ketegangan perdagangan serta dinamika geopolitik. Dalam kondisi tersebut, KSSK menegaskan komitmen untuk terus memantau perkembangan ekonomi secara antisipatif dan melakukan langkah mitigasi risiko secara terkoordinasi, baik di internal KSSK maupun bersama kementerian dan lembaga terkait.
Menkeu menjelaskan bahwa hingga akhir 2025, perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak lanjutan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta kebijakan pelonggaran moneter yang lebih agresif dari bank sentral AS. The Federal Reserve tercatat menurunkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin pada triwulan IV/2025 ke kisaran 3,50–3,75 persen, seiring perlambatan ekonomi dan melemahnya pasar tenaga kerja di Amerika Serikat.
Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi Januari 2026 merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3 persen untuk tahun 2025 dan 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan yang dirilis pada Oktober 2025, mencerminkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi dunia.
Di tengah dinamika global tersebut, perekonomian Indonesia dinilai tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV/2025 diperkirakan mengalami penguatan, didorong oleh meningkatnya permintaan domestik, membaiknya kepercayaan pelaku usaha, serta dukungan stimulus kebijakan fiskal dan moneter.
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan berada di kisaran 5,2 persen. Untuk 2026, laju pertumbuhan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 5,4 persen, seiring menguatnya permintaan domestik dan berjalannya sinergi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan.
Menkeu juga menekankan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai peredam guncangan di tengah tekanan global dan moderasi harga komoditas. Hingga akhir 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp3.491,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu APBN, yang dimanfaatkan untuk menjaga daya beli masyarakat, menopang dunia usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target. Defisit APBN berada di angka Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah memastikan pengelolaan APBN tetap dilakukan secara hati-hati, kredibel, dan berkelanjutan guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung agenda pertumbuhan jangka menengah.