(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah terus mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan mengimplementasikan serangkaian kebijakan strategis guna mencapai target pertumbuhan 5,2% sebagaimana tertuang dalam APBN 2025. Sejumlah langkah konkret telah dirancang untuk mempertahankan momentum ini, mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga berbagai stimulus menjelang Ramadan dan Lebaran. Pemerintah memastikan kebijakan ini dapat memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih dinamis.
“Kami menyusun kebijakan ini untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi. Pemerintah terus memantau perkembangan konsumsi individu dan peningkatan mobilitas masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Nyepi dan Lebaran Idulfitri, yang berpotensi menggerakkan perekonomian pada Triwulan I-2025,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Kamis (27/02), sebagaimana dikutip dalam keterangannya (2/3).
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna memaksimalkan dampak kebijakan, termasuk penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp150 triliun dan tambahan anggaran Rp16,6 triliun bagi Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton beras. Selain itu, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta akan dilakukan tepat waktu guna memperkuat konsumsi domestik dan mempercepat perputaran ekonomi di berbagai sektor. Insentif listrik juga diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan.
Sebagai bagian dari strategi percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah menggulirkan berbagai stimulus, seperti diskon harga tiket pesawat, potongan tarif tol, serta program diskon belanja dan pariwisata. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan memaksimalkan dampak ekonomi dari perayaan Ramadan dan Idulfitri.
Selain itu, pemerintah terus mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor UMKM. Hingga 21 Februari 2025, realisasi KUR telah mencapai Rp28,73 triliun atau sekitar 9,99% dari target tahunan sebesar Rp287,47 triliun. Pemerintah menargetkan penyaluran KUR hingga 31 Maret 2025 dapat mencapai Rp55,4 triliun. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital bagi UMKM serta meningkatkan daya saing sektor usaha kecil dan menengah di tengah tantangan ekonomi global.
Sebagai bagian dari langkah koordinatif, rapat yang dipimpin oleh Menko Perekonomian ini turut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, serta perwakilan kementerian dan lembaga lainnya. Pertemuan ini bertujuan untuk menindaklanjuti dan memastikan pelaksanaan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.