(Beritadaerah-Nasional) Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak para ekonom untuk lebih mendukung pembangunan sektor pertanian dan kebijakan anggaran, terutama menjelang masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ditegaskan bahwa kepentingan petani tidak boleh diabaikan dalam penyusunan kebijakan fiskal.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch Arief Cahyono, menyampaikan bahwa sebagai negara agraris, peran petani sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus hadir untuk mendukung petani, bukan hanya melalui kebijakan tetapi juga anggaran yang memadai.
Arief menekankan bahwa selama masa pandemi, sektor pertanian menjadi penyelamat ekonomi Indonesia. Pertanian tetap tumbuh positif saat sektor lain mengalami penurunan. Swasembada pangan yang berhasil dicapai pada 2017, 2019, dan 2020 merupakan hasil dari alokasi anggaran yang tepat.
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp68 triliun yang direncanakan oleh Presiden terpilih Prabowo, Kementan melihatnya sebagai kesempatan untuk memperkuat sektor pertanian. Menurunnya produksi beras pada tahun 2023 disebabkan oleh penurunan anggaran pertanian dan subsidi pupuk. Untuk itu, perhatian khusus pada subsidi pupuk dan kebijakan anggaran sangat diperlukan.
Pada masa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kebijakan anggaran yang berpihak pada petani berhasil mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian. Pembangunan jaringan irigasi, alat mesin pertanian, dan embung menjadi contoh keberhasilan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan petani.
Arief juga menyoroti pentingnya refocusing anggaran pada tahun 2024, yang berfokus pada Penambahan Areal Tanam (PAT) melalui program pompanisasi. Menurut data dari BPS, surplus beras pada bulan Agustus hingga Oktober diproyeksikan lebih dari 1 juta ton.
Presiden terpilih Prabowo diharapkan akan melanjutkan kebijakan berbasis kesejahteraan petani dengan fokus pada peningkatan produksi pangan dan hilirisasi sektor pertanian. Selain itu, perluasan lahan pertanian di wilayah seperti Merauke, Kalimantan, dan Sumatera Selatan juga akan menjadi prioritas dalam menjaga kecukupan pangan nasional.
Arief menggarisbawahi bahwa kebijakan anggaran yang berpihak pada petani akan berdampak positif bagi produktivitas pangan dan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus meningkat menunjukkan tren positif, dan dengan kebijakan fiskal yang tepat, kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.