(Beritadaerah-Jakarta) Dalam upaya memastikan produksi pangan nasional tetap terjaga akibat musim kemarau 2026, Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat langkah antisipasi, adaptasi, dan mitigasi untuk menghadapi hal tersebut. Berbekal penguatan infrastruktur air, penyediaan benih unggul, modernisasi pertanian, serta dukungan pemerintah daerah, Kementan optimistis target swasembada pangan dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Suwandi dalam Konferensi Pers Pemerintah bertajuk Update Program Prioritas Pemerintah di Aula Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6).
Suwandi juga menegaskan bahwa sektor pangan merupakan fondasi penting bagi ketahanan dan kedaulatan bangsa. Karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan produksi pangan tetap berjalan optimal di tengah tantangan iklim.
“Pangan bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi kebutuhan strategis bangsa. Menjaga pangan berarti menjaga kedaulatan dan masa depan negara,” ujar Suwandi.
Suwandi mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan, khususnya untuk mendukung swasembada pangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan biofuel, dan hilirisasi pertanian.
Menurutnya, Indonesia memasuki musim kemarau tahun ini dengan kesiapan yang jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Berbagai program penguatan produksi telah dijalankan, mulai dari optimasi lahan, cetak sawah, pembangunan dan pengembangan irigasi perpompaan, penyediaan benih unggul, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia juga menegaskan bahwa kondisi iklim tahun 2026 tidak dapat disamakan dengan fenomena El Nino kuat yang terjadi pada 2015 maupun 2023. Berdasarkan pemantauan data iklim dari BMKG dan satelit NOAA, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung dalam kondisi yang lebih terkendali.
Meski demikian, Kementan tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat periode Juli hingga September merupakan puncak musim kemarau di Indonesia. Sejak awal tahun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan.
Melalui surat yang dikirim kepada gubernur dan bupati pada 9 Maret 2026, pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, memperkuat sistem peringatan dini, memperbaiki jaringan irigasi, melakukan normalisasi saluran air, serta mengoptimalkan pemanfaatan embung dan waduk.
Selain itu, Kementan terus memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui pemantauan BMKG dan satelit NOAA agar petani dapat menyesuaikan pola tanam sesuai kondisi lapangan. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai varietas unggul yang lebih adaptif terhadap kondisi kekeringan, seperti Inpari, Inpago, Situbagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, dan varietas genjah lainnya. Di sisi adaptasi, Kementan mendorong penerapan teknologi hemat air, penggunaan varietas berumur pendek, percepatan tanam setelah panen, serta pengaturan pola tanam yang lebih efisien untuk menjaga produktivitas.
Suwandi menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan indeks pertanaman melalui percepatan tanam. Jarak antara panen dan tanam kembali diupayakan tidak lebih dari 14 hari sehingga frekuensi tanam dapat meningkat.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah memperkuat pengembangan irigasi perpompaan yang menjadi salah satu strategi utama menghadapi perubahan iklim. Tahun ini, pemerintah menyiapkan tambahan pompa yang mampu melayani sekitar satu juta hektare lahan pertanian. Program tersebut melengkapi sistem perpompaan yang sebelumnya telah mendukung pengairan sekitar dua juta hektare lahan di berbagai wilayah,
Kementan juga memperkuat sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PLN, dan Kementerian ESDM untuk memastikan ketersediaan air dan energi bagi operasional pompa di lapangan. Selain menjaga produksi, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada petani melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare bagi lahan yang mengalami gagal panen akibat bencana.
Diharapkan, dengan berbagai upaya tersebut, Kementan optimistis produksi pangan nasional tetap terjaga dan target swasembada pangan dapat terus diperkuat meski menghadapi tantangan musim kemarau.