(Beritadaerah – Nasional) Pemerintah tengah menggodok kebijakan beras satu harga secara nasional sebagai langkah lanjutan pascadeklarasi keberhasilan swasembada beras 2025. Kebijakan ini direncanakan diterapkan melalui penguatan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras yang dilaksanakan Perum Bulog berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa gagasan beras SPHP satu harga telah mendapat persetujuan pemerintah secara prinsip. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga beras, khususnya saat terjadi gejolak harga di pasar.
“Untuk rencana beras satu harga dari Sabang sampai Merauke, yang digunakan adalah beras SPHP, bukan beras premium. Harga yang direncanakan keluar dari gudang Bulog sebesar Rp11.000 per kilogram,” ujar Rizal saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Ia menjelaskan, harga tersebut akan berlaku merata di seluruh wilayah Indonesia, baik di Jawa maupun luar Jawa hingga Papua. Sementara itu, harga eceran tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram, sehingga pengecer masih memiliki margin sekitar Rp1.500 per kilogram.
Rizal menambahkan, konsep beras SPHP satu harga telah mendapat dukungan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan, serta Menteri Pertanian, dan akan dimatangkan melalui pembahasan lanjutan.
Sebelumnya, Bapanas memperkirakan penyaluran SPHP beras tahun 2026 akan dimulai pada Februari 2026, dengan target penyaluran sebesar 1,5 juta ton. Saat ini, Bapanas tengah memproses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan. Selain itu, petunjuk teknis penyaluran SPHP 2026 juga sedang diperbarui, termasuk rencana peningkatan batas maksimal pembelian dari 10 kilogram menjadi 25 kilogram per konsumen.
Meski demikian, masyarakat masih dapat mengakses beras SPHP pada Januari 2026. Pemerintah memperpanjang program SPHP 2025 hingga 31 Januari 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Hingga 12 Januari 2026, realisasi penyaluran SPHP 2025 tercatat mencapai 813 ribu ton.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kebijakan beras satu harga bertujuan menjamin keadilan harga di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan serapan gabah dan beras Bulog pada 2026 mencapai 4 juta ton guna menjaga kecukupan stok dan stabilitas harga nasional.