(Beritadaerah-Nasional) Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengukuhkan keanggotaan Dewan Energi Nasional (DEN) yang berasal dari unsur pemerintah dan para pemangku kepentingan. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 28 Januari 2026, dan menjadi langkah awal penguatan tata kelola energi nasional ke depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pengukuhan DEN menjadi penanda dimulainya fase baru dalam pengelolaan sektor energi nasional. Menurutnya, keberadaan DEN memiliki peran strategis dalam merumuskan arah kebijakan energi yang selaras dengan agenda besar pemerintah.
Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menempatkan isu kedaulatan dan ketahanan energi sebagai bagian dari program prioritas nasional. Salah satu instrumen utama untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah penyusunan peta jalan kebijakan energi yang dirancang secara terpadu melalui Dewan Energi Nasional.
Ia menambahkan bahwa perhatian Presiden terhadap sektor energi tidak bersifat sesaat, melainkan konsisten dan berkelanjutan. Hal tersebut tercermin dalam Asta Cita, khususnya pada poin yang menekankan pentingnya ketahanan energi dan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan nasional.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan bahwa Dewan Energi Nasional dalam waktu dekat akan menggelar rapat perdana sebelum melaporkan kepada Presiden guna pelaksanaan sidang pertama. Arahan utama Presiden, lanjutnya, mencakup penguatan kedaulatan energi nasional tanpa ketergantungan pada intervensi pihak luar, serta peningkatan ketahanan energi secara menyeluruh.
Ia juga menyoroti masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak, baik solar maupun bensin. Oleh karena itu, upaya menuju kemandirian dan swasembada energi akan dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan tujuan akhir mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat kapasitas nasional.
Pelantikan Dewan Energi Nasional diharapkan menjadi momentum konsolidasi kebijakan lintas sektor, memastikan keberlanjutan pasokan energi, serta mempercepat transformasi menuju sistem energi nasional yang mandiri, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.