(Beritadaerah – Semarang) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026. Upaya tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Kamis (27/11).
Sumarno menjelaskan, peningkatan pendapatan akan dilakukan melalui penanganan piutang pajak secara langsung dengan metode door to door, razia kepatuhan, serta perluasan akses pembayaran pajak. Pemerintah akan memaksimalkan layanan digital dan lapangan seperti aplikasi Sakpole, Samsat Budiman, Samsat Corporate, Samsat Keliling, dan melalui BUMDes.
Selain penguatan sektor pajak, pemerintah juga berfokus mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Setiap BUMD didorong menjalankan model bisnis yang lebih adaptif dan kompetitif.
Beberapa langkah perbaikan telah dilakukan, di antaranya pembangunan Rest Area Tol Solo–Semarang KM 445B Tuntang oleh PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda). Selain itu, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) juga telah mulai mengoperasikan pabrik garam industri di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati sejak Juni 2025.
Sumarno menyebutkan, pengembangan bisnis BUMD lainnya meliputi pembangunan greenhouse, perdagangan komoditas pangan, serta penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kebutuhan industri.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah Jawa Tengah pada 2026 ditargetkan naik 3,04 persen menjadi Rp23,74 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan sekitar 2,79 persen. Adapun pembiayaan daerah tercatat mencapai Rp414,5 miliar, terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp70 miliar.