(Beritadaerah-Jakarta) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian penting dalam sektor penataan ruang selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan data terbaru, nilai investasi yang bersumber dari produk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) mencapai Rp357,17 triliun dalam periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan penataan ruang kini berperan langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai, tata ruang tidak lagi sekadar instrumen perencanaan, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam mengarahkan pembangunan yang efisien, terukur, dan berkeadilan.
Menurut Nusron, peningkatan nilai investasi tersebut tidak terlepas dari upaya kementeriannya memperkuat sistem perencanaan ruang melalui penyusunan serta digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selama satu tahun terakhir, sebanyak 119 dokumen RDTR baru berhasil diterbitkan, meningkat 21,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total keseluruhan, 445 RDTR telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), meningkat 73,8 persen atau setara dengan tambahan 189 dokumen.
Integrasi RDTR dengan OSS, ujar Nusron, menjadikan tata ruang sebagai gerbang utama bagi masuknya investasi baru. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha memperoleh kepastian lokasi usaha dengan proses perizinan yang lebih transparan, cepat, dan berbasis data spasial yang akurat. Dengan langkah tersebut, potensi tumpang tindih lahan dapat diminimalkan, sementara kepastian hukum bagi investor semakin diperkuat.
Ia menambahkan, capaian ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang menekankan pada pemerataan pembangunan, penguatan investasi produktif, serta optimalisasi pemanfaatan ruang bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan tata ruang yang terintegrasi, pembangunan tidak hanya difokuskan di wilayah perkotaan, tetapi juga diarahkan ke daerah-daerah dengan potensi ekonomi baru.
Menteri Nusron menegaskan bahwa nilai investasi sebesar Rp357,17 triliun bukan hanya angka statistik, melainkan mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem penataan ruang nasional. Investor, menurutnya, kini lebih yakin untuk menanamkan modal karena melihat adanya transparansi, konsistensi kebijakan, dan koordinasi lintas sektor yang semakin baik.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa penguatan tata ruang juga memperhatikan dimensi keberlanjutan. Setiap RDTR yang disusun telah mempertimbangkan aspek lingkungan, daya dukung sumber daya alam, dan mitigasi bencana, sehingga pembangunan dapat berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi dan kelestarian ekologi.
Dalam visi pembangunan nasional yang diusung pemerintahan Prabowo–Gibran, tata ruang dipandang sebagai kunci untuk memastikan pembangunan merata tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Nusron menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus memperluas sinkronisasi rencana tata ruang antara pusat dan daerah, mempercepat digitalisasi dokumen RDTR, serta memperkuat data spasial tematik lintas sektor.
Upaya tersebut diharapkan dapat membangun tata kelola ruang yang efisien, adaptif, dan inklusif, sekaligus memastikan setiap jengkal ruang di Indonesia dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.