(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur berskala nasional. Hal ini disampaikan dalam pertemuan yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) bersama Kementerian BUMN pada 18 Juni 2025.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian diskusi lanjutan usai digelarnya International Conference on Infrastructure (ICI) 2025. Dalam pertemuan ini, sejumlah topik krusial kembali dibahas, terutama terkait pengembangan proyek kereta cepat dan jalan tol Trans Sumatra, yang dinilai dapat memberikan dampak luas terhadap keterhubungan wilayah dan pemulihan ekonomi daerah.
Menurut Menko IPK, pembangunan dua proyek tersebut dinilai publik memiliki signifikansi tinggi dalam menciptakan mobilitas yang efisien antarwilayah serta mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru. Ia menyebut bahwa keterpaduan moda transportasi menjadi salah satu kunci agar proyek ini tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai pengungkit daya saing nasional.
Kemenko IPK menekankan pentingnya menciptakan pola kerja yang inklusif dengan tetap melibatkan peran aktif badan usaha milik negara, namun memberi ruang yang seimbang bagi pelaku swasta. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Presiden telah memberi arahan agar pendekatan pembangunan lebih diarahkan melalui kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor usaha.
Di sisi lain, hasil-hasil forum ICI 2025 menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan lanjutan. Diskusi lintas kementerian dan lembaga ini juga bertujuan memperkuat daya tarik investasi melalui proyek-proyek transportasi terintegrasi dan multimoda.
Pemerintah berharap, dengan adanya langkah konkret pascakonferensi, agenda percepatan infrastruktur nasional dapat berjalan selaras dengan visi besar pembangunan wilayah yang adil dan berkelanjutan.