(Beritadaerah-Nasional) Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada triwulan pertama 2026 dinilai masih berada dalam kondisi sehat dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda. Pemerintah menyebut stabilitas fiskal tetap terjaga sekaligus menjadi instrumen utama menjaga daya tahan ekonomi domestik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan hingga 31 Maret 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp574,9 triliun atau sekitar 18,2 persen dari target APBN tahun ini. Realisasi tersebut tumbuh 10,5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurutnya, capaian itu menunjukkan kemampuan penerimaan negara masih cukup kuat meskipun perekonomian global dibayangi ketidakpastian akibat tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.
Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp462,7 triliun atau 17,2 persen dari target APBN dengan pertumbuhan tahunan mencapai 14,3 persen. Dari angka tersebut, penerimaan pajak menyumbang Rp394,8 triliun dan tumbuh signifikan hingga 20,7 persen secara tahunan.
Peningkatan penerimaan pajak disebut didorong membaiknya aktivitas dunia usaha, harga komoditas yang relatif mendukung, kenaikan kepatuhan wajib pajak, serta percepatan digitalisasi administrasi perpajakan.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun atau sekitar 20,2 persen dari target APBN. Meski mengalami kontraksi 12,6 persen dibanding tahun sebelumnya, penerimaan tersebut dinilai tetap berperan penting dalam menjaga perdagangan nasional dan perlindungan industri dalam negeri.
Pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah mencatat realisasi sebesar Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target tahunan. Secara tahunan, PNBP turun 3 persen, namun jika komponen dividen BUMN tidak dihitung, pertumbuhannya justru mencapai 7 persen.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara terealisasi Rp815 triliun atau 21,2 persen dari pagu APBN. Nilai tersebut meningkat 31,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, menandakan percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun untuk menjaga momentum ekonomi.
Belanja Pemerintah Pusat tercatat Rp610,3 triliun, sementara Transfer ke Daerah mencapai Rp204,8 triliun atau hampir 30 persen dari target APBN. Pemerintah menyebut penguatan sinergi pusat dan daerah terus dilakukan untuk mendukung layanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal.
Program prioritas nasional juga terus dijalankan, termasuk program MBG yang hingga akhir Maret 2026 telah terealisasi Rp55,3 triliun dan menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat.
Secara keseluruhan, APBN mencatat defisit Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menilai posisi tersebut masih sesuai dengan desain fiskal 2026 dan tetap dalam batas aman.
Di tengah tekanan global, ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 masih tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu ditopang konsumsi domestik, belanja pemerintah, dan aktivitas sektor produktif yang tetap ekspansif.
Pemerintah juga mencatat inflasi tetap terkendali di level 3,48 persen pada triwulan pertama sebelum turun menjadi 2,42 persen pada April 2026.
Ketahanan sektor keuangan turut dinilai stabil. Pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatat aliran modal masuk sebesar Rp13,4 triliun sepanjang April 2026. Pemerintah memandang kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang masih solid.
Koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan disebut akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasar keuangan dan mengantisipasi dinamika ekonomi global ke depan.