(Beritadaerah-Jakarta) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai kerja sama yang solid antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memiliki peran penting dalam menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan Purbaya saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, berbagai masukan dan dukungan dari DPR menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara. Pemerintah mengapresiasi pandangan seluruh fraksi yang dinilai memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pengelolaan APBN ke depan.
Purbaya juga menyampaikan bahwa keberhasilan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan hasil dari komitmen pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan DPR RI.
Ia menjelaskan, pencapaian tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik, transparan, dan akuntabel.
Selain memperkuat pengelolaan fiskal di dalam negeri, sinergi antara pemerintah dan parlemen juga dinilai turut meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dari keputusan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.
Purbaya berharap hubungan kerja sama antara pemerintah dan DPR RI terus terjaga agar APBN dapat semakin optimal menjadi instrumen pembangunan nasional dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.