(Beritadaerah-Bandung) Pemerintah Provinsi (Pempro) Jawa Barat telah menyiapkan wajah baru kawasan Gedung Sate melalui pembangunan halaman Gedung Sate yang terintegrasi langsung dengan Lapangan Gasibu. Rencana penataan tersebut ditunjukkan melalui sejumlah desain visual yang dirilis Humas Jabar, yang memperlihatkan transformasi signifikan kawasan yang selama ini terpisah oleh Jalan Diponegoro.
Terkait dengan penataan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, salah satu tujuan penataan halaman Gedung Sate yaitu agar aktivitas masyarakat bisa berlangsung lebih leluasa dan lancar. Penataan tersebut juga akan memperlancar lalu lintas depan Gedung Sate atau Jalan Diponegoro.
Dedi Mulyadi yang akrab dipanggil KDM mengatakan, selama ini, aktivitas seperti demonstrasi di depan Gedung Sate kerap mengganggu lalu lintas. Jalan Diponegoro harus ditutup saat terjadi demonstrasi sehingga mengakibatkan kemacetan.
Kondisi seperti itu tidak akan terjadi setelah penataan halaman Gedung Sate. Masyarakat tetap bisa menyuarakan aspirasinya di depan gedung pemerintahan Jawa Barat tersebut tanpa hambatan kendaraan. Di sisi lain, lalu lintas pun tidak akan terganggu oleh aktivitas masyarakat di depan Gedung Sate karena akan dialihkan memutar ke depan Hotel Pullman. Kendaraan tidak dapat lagi melintas di depan Gedung Sate.
“Nanti ke depan Jalan Diponegoro tetap terbuka, tidak akan terganggu oleh kegiatan di depan Gedung Sate,” ujar KDM, Rabu (15/4).
KDM memastikan, penataan halaman Gedung Sate tidak akan mengubah elemen penting yang sudah ada, termasuk batu prasasti Kementerian Pekerjaan Umum di area tersebut. Penataan halaman Gedung Sate juga akan menambah estetika area tersebut. Tinggi halaman Gedung Sate akan dibuat sama dengan halaman Gasibu sehingga terlihat lebih menyatu.
Rencana pembangunan ini telah tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan nama paket Pekerjaan Plaza Area Depan Gedung Sate–Gasibu (RUP 66148041). Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp15,82 miliar, yang terdiri dari pekerjaan fisik sebesar Rp15,03 miliar, jasa konsultasi perencanaan Rp321,3 juta, serta jasa konsultasi pengawasan Rp464,3 juta.