(Beritadaerah-Medan) Proses pemulihan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Utara terus dipercepat oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Salah satu jalur strategis, yakni Jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Medan, Binjai, Pangkalan Brandan, Tanjung Pura hingga perbatasan Aceh, kini telah kembali dapat dilalui setelah dilakukan penanganan intensif pada jalan dan jembatan.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa upaya perbaikan infrastruktur transportasi terus dilakukan agar mobilitas masyarakat dan arus logistik dapat kembali berjalan normal. Menurutnya, pembukaan kembali jalur transportasi menjadi fokus utama pemerintah setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.
Untuk mempercepat pemulihan, Kementerian PU bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengerahkan puluhan alat berat dan peralatan pendukung, serta ribuan unit bahan dan material penanganan bencana. Langkah ini difokuskan pada pembukaan akses, perbaikan darurat jalan dan jembatan, serta pembersihan material sisa banjir dan longsor di berbagai titik terdampak.
Pendataan sementara menunjukkan bahwa bencana berdampak pada belasan ruas jalan nasional dan sejumlah jembatan nasional, selain puluhan ruas jalan serta jembatan milik daerah yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Penanganan darurat dilakukan secara bertahap agar jalur-jalur vital tetap dapat difungsikan.
Pada sektor jalan tol, seluruh ruas yang terdampak di Sumatera Utara telah kembali beroperasi. Namun demikian, pada Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi masih diterapkan pengaturan lalu lintas contraflow sejak awal Desember 2025. Kementerian PU menargetkan kondisi lalu lintas di ruas tersebut dapat kembali normal sepenuhnya sebelum pertengahan Desember 2025.
Selain aspek konektivitas, penanganan pascabencana juga diarahkan pada pengendalian banjir dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Di bidang sumber daya air, puluhan sungai, bendung, dan sistem air baku teridentifikasi terdampak. Pemerintah terus melakukan penilaian kerusakan dan penanganan darurat untuk menjaga fungsi pengendalian banjir serta ketersediaan air bersih.
Pada sektor permukiman, kerusakan juga terjadi pada puluhan unit sistem penyediaan air minum dan instalasi pengolahan air. Untuk menjawab kebutuhan mendesak warga, berbagai sarana darurat telah disalurkan, mulai dari hidran umum, mobil tangki air, toilet portabel, hingga fasilitas sanitasi bergerak.
Bencana hidrometeorologi tersebut turut memengaruhi prasarana sosial strategis, seperti sekolah, madrasah, pondok pesantren, pasar, fasilitas kesehatan, dan rumah ibadah. Data kerusakan ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan pascabencana di Sumatera Utara dapat berjalan berkelanjutan.