(Beritadaerah-Kolom) Kereta api telah menjadi transportasi massal andalan dari masyarakat khususnya di Pulau Jawa. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penumpang kereta di Pulau Jawa, setiap tahun mengalami peningkatan sampai dengan 2025. Dari data BPS, jumlah penumpang kereta api di Pulau Jawa tahun 2022 sebanyak 272,42 juta penumpang dan tahun 2023 sebanyak 364,84 juta penumpang. Sedangkan tahun 2024 sebanyak 417,82 juta penumpang dan tahun 2025 sebanyak 446,97 juta penumpang.
Sementara itu pada periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya sebanyak 190,60 juta penumpang, dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 176,95 juta penumpang jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 7,7 persen. Dari data tersebut trendnya setiap tahun jumlah penumpang kereta api akan mengalami kenaikan.
Kereta api bukan sekedar alat transportasi dan jalur yang menghubungkan satu kota dengan kota lainnya. Di balik jaringan rel itu kereta api menyimpan potensi besar untuk menggerakkan perekonomian. Selama ini, kereta lebih dikenal sebagai moda angkutan penumpang massal dan murah, bahkan belakangan dipandang sebagai sarana menuju destinasi wisata. Padahal, jika dimanfaatkan secara optimal, jaringan rel dapat menjadi koridor logistik yang menghubungkan sentra-sentra produksi dengan kawasan industri, pasar, hingga pelabuhan. Di tengah kebutuhan transportasi massal yang ekonomis guna menekan biaya logistik nasional, reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat seharusnya dapat menjadi peluang membangun pusat ekonomi baru, bukan hanya sekadar menghidupkan kembali moda transportasi.
Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru-baru ini di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengaktifkan kembali (reaktivasi) 11 jalur kereta api nonaktif patut diapresiasi. Selama puluhan tahun, rel-rel tersebut hanya menjadi bagian dari sejarah tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kini, jalur-jalur itu berpeluang kembali menjadi penggerak mobilitas sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah baru.
Program reaktivasi tersebut meliputi lintasan strategis seperti Banjar–Pangandaran, Bandung–Ciwidey, Garut–Cikajang, hingga Rancakalong–Tanjungsari. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mendorong elektrifikasi jalur Padalarang–Cicalengka sebagai fondasi pengembangan jaringan KRL yang terhubung hingga Karawang, Purwakarta, dan kawasan industri Subang.
Dengan target operasional bertahap pada 2027–2029 serta dukungan investasi dari pemerintah, BUMN, BUMD, dan sektor swasta, proyek ini nantinya akan menunjukkan bahwa pembangunan perkeretaapian mulai diposisikan sebagai infrastruktur strategis, bukan sekadar proyek transportasi.
Belajar dari Sejarah, Rel Pernah Menjadi Jalur Distribusi Komoditas
Sebenarnya, Jawa Barat telah membuktikan betapa pentingnya kereta api bagi pembangunan ekonomi. Sekedar informasi, pada akhir abad ke-19, jaringan rel kereta api dibangun untuk menghubungkan kawasan perkebunan, pusat perdagangan, dan pelabuhan. Hasil komoditas Jawa Barat seperti teh, kopi, kina, serta berbagai hasil bumi lainnya saat itu diangkut melalui kereta menuju pelabuhan laut untuk diekspor. Dengan kata lain, sejak awal kereta api bukan hanya mengangkut manusia, tetapi juga menjadi tulang punggung distribusi komoditas.
Foto: Layanan KA Petani dan Pedagang Perjalanan Commuter Line Merak Banten
Seiring berkembangnya transportasi jalan raya, banyak jalur kereta akhirnya ditutup. Akibatnya, distribusi barang bergantung hampir sepenuhnya pada truk dan angkutan bermotor. Ketergantungan tersebut memunculkan berbagai persoalan, mulai dari kemacetan, tingginya biaya logistik, ketidakpastian waktu pengiriman, hingga meningkatnya risiko kerusakan komoditas.
Karena itu, reaktivasi jalur kereta tidak seharusnya berhenti pada pengembangan kereta wisata. Memang, jalur seperti Bandung–Ciwidey atau Banjar–Pangandaran memiliki potensi besar mendukung sektor pariwisata. Kereta wisata dapat menghadirkan pengalaman perjalanan yang unik sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM, kuliner, penginapan, dan ekonomi kreatif di sepanjang lintasan.
Dari Kereta Wisata Menuju Koridor Logistik
Namun manfaat yang jauh lebih besar justru berada di sektor logistik. Jawa Barat merupakan salah satu lumbung produksi nasional. Berbagai daerah seperti Kabupaten Garut, Cianjur, Bandung Barat, Subang, Indramayu, Cirebon, Pangandaran, hingga Sukabumi menghasilkan sayuran, buah-buahan, susu, hasil peternakan, perikanan, serta produk UMKM dalam jumlah besar setiap hari. Seluruh komoditas tersebut membutuhkan sistem distribusi yang cepat, aman, murah, dan memiliki kepastian jadwal. Di sinilah peluang besar bagi Pemprov Jawa Barat dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Reaktivasi jalur kereta semestinya menjadi momentum membangun sistem logistik berbasis rel. Di titik-titik strategis, KAI dapat mengembangkan terminal logistik yang terhubung langsung dengan sentra produksi sehingga hasil pertanian, peternakan, perikanan, maupun industri dapat diangkut menuju pasar induk, kawasan industri, dan pelabuhan secara lebih efisien. Model seperti ini bukan hal baru. Di banyak negara, kereta api justru menjadi tulang punggung distribusi barang karena mampu mengangkut muatan besar dengan biaya operasional yang lebih rendah dan jadwal yang lebih pasti dibandingkan angkutan jalan. Jawa Barat memiliki hampir seluruh prasyarat untuk menerapkan konsep tersebut: jaringan rel, kawasan industri, sentra pertanian, wilayah pesisir, serta pasar konsumsi yang besar. Yang dibutuhkan adalah langkah awal untuk memulainya.
Sudah saatnya masyarakat tidak lagi memandang kereta api hanya sebagai alat transportasi penumpang. Rel yang sama dapat menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi. Bukan tidak mungkin ke depan hadir layanan kereta dengan gerbong khusus mengangkut komoditi seperti sayur, buah, susu, produk perikanan, ternak ayam, bahkan kereta khusus ternak yang beroperasi secara rutin mengikuti musim panen dan kebutuhan pasar. Konsep tersebut bukan sekadar inovasi, melainkan bentuk integrasi antara sektor produksi, logistik, dan transportasi modern.
Tentu, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pembangunan rel baru, tapi perlu penataan permukiman warga yang berada di atas bekas jalur kereta harus dilakukan secara manusiawi dan berkeadilan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, KAI, dan masyarakat menjadi syarat mutlak agar reaktivasi berjalan tanpa menimbulkan persoalan sosial baru.
Pada akhirnya, keberhasilan reaktivasi jalur kereta api tidak semestinya diukur dari jumlah penumpang atau ramainya kereta wisata. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana rel-rel yang kembali hidup mampu menumbuhkan pusat perekonomian baru di sekitar jalur kereta atau stasiun serta memperlancar arus barang, menurunkan biaya logistik, mengurangi kemacetan jalan raya, dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, serta industri.
Nantinya kereta api bukan hanya mampu mengangkut manusia sekaligus menggerakkan komoditas, saat itulah reaktivasi jalur kereta benar-benar berubah dari proyek transportasi dan pariwisata menjadi koridor ekonomi baru bagi Jawa Barat.