(Beritadaerah-Nasional) Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyoroti pentingnya keterpaduan antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil sebagai fondasi dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam forum dialog kebijakan yang menandai dimulainya program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) 2026, ia menggambarkan peran kebijakan tersebut layaknya elemen yang saling melengkapi dalam menggerakkan perekonomian menuju sasaran yang diharapkan.
Menurutnya, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada triwulan pertama 2026 menunjukkan peningkatan belanja yang signifikan secara tahunan. Lonjakan ini mencerminkan perubahan strategi pemerintah dalam mendistribusikan belanja agar lebih merata sepanjang tahun, sehingga dampaknya terhadap ekonomi dapat dirasakan lebih cepat, tidak lagi terkonsentrasi di akhir tahun anggaran.
Dari sisi penerimaan, kinerja perpajakan juga mencatat pertumbuhan yang kuat sejak awal tahun. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh kenaikan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, yang mencerminkan masih terjaganya aktivitas konsumsi masyarakat serta dinamika sektor usaha.
Di tengah tekanan global, khususnya kenaikan harga minyak mentah dunia, pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas daya beli dengan tidak menaikkan harga bahan bakar bersubsidi. Untuk mengantisipasi dampak terhadap anggaran, berbagai langkah penyesuaian dilakukan agar defisit tetap terkendali sesuai batas yang telah ditetapkan.
Upaya efisiensi juga diterapkan pada sejumlah program prioritas, termasuk optimalisasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis melalui penyesuaian hari pelaksanaan. Selain itu, pemanfaatan sistem perpajakan digital serta optimalisasi penerimaan dari komoditas unggulan seperti batu bara dan minyak sawit turut menjadi strategi dalam menjaga keseimbangan fiskal.
Lebih lanjut, pemerintah telah mengelompokkan prioritas pembangunan dalam beberapa klaster utama, di antaranya ketahanan pangan, penguatan hilirisasi industri strategis, hingga pengembangan energi mandiri. Skema pembiayaan pun dirancang terpadu, melibatkan APBN, lembaga investasi nasional, serta partisipasi sektor swasta guna memperkuat daya dorong ekonomi.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi nasional membutuhkan kerja sama lintas sektor yang solid, agar perjalanan pembangunan dapat berlangsung stabil dan berkelanjutan menuju target yang telah ditetapkan.