(Berita Daerah-Batam) Pemerintah Kota Batam terus mengintensifkan pembenahan data kependudukan sebagai dasar penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, khususnya di sektor sumber daya manusia.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa keakuratan data menjadi kunci utama dalam memahami kebutuhan riil masyarakat, termasuk dalam memetakan kondisi ketenagakerjaan dan kebutuhan pendidikan di daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi lanjutan terkait sinkronisasi data kependudukan yang berlangsung di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026) malam.
Menurutnya, proses sinkronisasi data tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, termasuk dalam membaca kondisi tenaga kerja serta kebutuhan pendidikan anak-anak secara lebih presisi.
Ia menjelaskan, pendataan awal telah dilakukan berbasis RT dan RW di tingkat kecamatan sebagai langkah awal dalam meningkatkan pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian data, seperti penduduk yang belum memperbarui status kepindahan, laporan kematian yang belum tercatat, hingga mobilitas antarwilayah yang belum terdata optimal.
Berdasarkan data konsolidasi bersih semester II tahun 2025 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Batam tercatat sekitar 1,39 juta jiwa. Meski demikian, angka tersebut dinilai masih perlu penyempurnaan agar benar-benar mencerminkan kondisi aktual.
Di sisi lain, ia juga menyoroti dinamika tenaga kerja di Batam yang perlu dikelola secara cermat. Data yang akurat dinilai penting untuk merancang program peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sekaligus menjaga keseimbangan kebutuhan industri.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, jumlah tenaga kerja ber-KTP luar Batam tercatat lebih banyak dibandingkan tenaga kerja ber-KTP Batam. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar kerja dan memastikan peluang bagi tenaga kerja lokal tetap terbuka.
Ia menambahkan, penataan data juga berperan penting dalam perencanaan jangka panjang, mulai dari kebutuhan fasilitas pendidikan hingga kesiapan tenaga kerja di masa depan. Dengan data yang valid, perencanaan dapat dilakukan secara terintegrasi dari sektor pendidikan hingga dunia kerja.
Untuk itu, ia mendorong kolaborasi seluruh perangkat daerah agar pengelolaan data semakin optimal, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah juga akan memperkuat pengendalian arus masuk penduduk melalui pemantauan di pintu-pintu masuk utama, seperti pelabuhan, guna memetakan mobilitas serta menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Kota Batam.