(Beritadaerah-Jakarta) Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) bersama Komisi VII DPR RI menegaskan komitmennya dalam memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 sebagai pendorong utama pertumbuhan UMKM di Indonesia.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (18/3/2025), Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan bahwa program KUR memiliki peran strategis dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM, dengan target penyaluran mencapai Rp300 triliun pada tahun 2025.
“Target ini mencakup 2,34 juta debitur baru, 1,17 juta debitur graduasi, serta alokasi 60 persen KUR untuk sektor produksi, yang bertujuan memperkuat perekonomian nasional melalui UMKM yang lebih produktif,” ungkap Maman dalam keterangannya, Rabu (19/3/2025).
Namun, Maman juga mengakui bahwa masih terdapat tantangan dalam pencapaian target tersebut, mulai dari kendala administratif, kurangnya informasi mengenai ketentuan KUR, hingga kebijakan agunan tambahan yang masih menjadi perhatian di kalangan pelaku UMKM.
Menanggapi hal ini, Maman menegaskan bahwa KUR Super Mikro dan KUR Mikro tidak memerlukan agunan tambahan.
“Untuk KUR Super Mikro hingga Rp10 juta dan KUR Mikro di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta, tidak dikenakan agunan tambahan. Namun, tetap harus memenuhi kriteria usaha produktif yang layak dibiayai, dengan usaha telah berjalan minimal enam bulan untuk KUR Mikro atau telah mendapat pendampingan usaha untuk KUR Super Mikro,” jelasnya.
Sementara itu, KUR dengan plafon hingga Rp500 juta masih memungkinkan adanya agunan tambahan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
Realisasi dan Upaya Optimalisasi Penyaluran KUR
Maman menyampaikan bahwa hingga 16 Maret 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp44,73 triliun dengan 788.237 debitur.
Guna memastikan pencapaian target, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPR, dan bank penyalur dalam mengawasi serta mengoptimalkan distribusi KUR, khususnya di sektor produksi.
“Kompleksitas dalam penyaluran KUR cukup tinggi, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih erat antara semua pihak terkait untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan yang ada,” imbuh Maman.
Ia juga mengingatkan bank penyalur agar tetap mematuhi regulasi yang berlaku, serta menjalankan target yang telah ditetapkan untuk penyaluran KUR 2025.
DPR Dukung Pemerataan Akses KUR bagi UMKM di Daerah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa program KUR merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan sektor UMKM.
Komisi VII DPR RI, kata Evita, siap mendukung keberhasilan program ini dengan mendorong peningkatan jangkauan calon debitur potensial, sehingga semakin banyak pelaku usaha yang mendapatkan akses permodalan.
“Kami berharap semakin banyak UMKM yang dapat mengakses KUR dengan lebih mudah, sehingga perekonomian rakyat bisa semakin berkembang. Keberpihakan kepada pengusaha kecil dan menengah di seluruh daerah harus terus diperkuat,” ujar Evita.
Ia juga menyoroti pentingnya peran bank daerah dalam memperluas penyaluran KUR ke seluruh wilayah Indonesia.
“Partisipasi bank daerah perlu diperkuat, tentunya dengan tetap memperhatikan faktor likuiditas agar penyaluran kredit berjalan lancar dan tepat sasaran,” pungkasnya.