(Beritadaerah-Jakarta) Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan pangan sebagai prioritas utama dalam kebijakan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan pangan yang dijalankan pada 2024 merupakan kelanjutan dari pondasi kuat yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. “Tantangan seperti El Nino dan La Nina berhasil kita atasi bersama. Terima kasih atas kerja keras seluruh pihak, termasuk dukungan dari program-program sebelumnya yang membuat kita lebih tangguh,” ujar Presiden dalam keterangan resminya.
Presiden juga memberikan penghargaan kepada sektor-sektor strategis, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Perum Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Ia optimistis Indonesia segera mencapai kemandirian pangan. “Dengan cadangan beras mendekati 2 juta ton, saya yakin tahun 2025 kita tidak perlu lagi impor beras,” tambahnya.
**Stabilitas Harga dan Penyaluran Beras**
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa inflasi pangan tetap terkendali, mencatat pertumbuhan dari -0,11 persen menjadi 1,07 persen pada November 2024. Penyaluran 220 ribu ton beras kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) terus dilakukan hingga Februari 2025.
Arief juga menjelaskan bahwa inflasi beras pada tiga tahun terakhir menunjukkan tren positif. Inflasi pangan pada Desember 2023 tercatat sebesar 1,42 persen, menurun signifikan dibandingkan 2,24 persen pada 2022 dan 2,32 persen pada 2021.
**Rencana Strategis Tahun 2025**
Pemerintah akan mempersempit jumlah penerima bantuan beras menjadi 16 juta orang, berfokus pada rumah tangga miskin di desil 1 dan 2, lansia tunggal, serta perempuan kepala keluarga. “Ini sesuai dengan penurunan angka kemiskinan berdasarkan data BPS. Bantuan akan lebih terarah dan efektif,” kata Arief.
Selain itu, program *Makan Bergizi Gratis* (MBG) akan diluncurkan untuk meningkatkan asupan nutrisi masyarakat. Pemerintah juga menargetkan penyaluran 1,5 juta ton beras melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 2025.
“Kami memastikan beras berkualitas tetap tersedia dengan harga terjangkau di seluruh wilayah, mendukung kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi,” pungkas Arief.
Dengan strategi ini, Presiden Prabowo optimistis bahwa kedaulatan pangan akan menjadi fondasi kuat bagi ketahanan nasional, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.