(Beritadaerah-Jakarta) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong pembenahan tata kelola organisasi dan peningkatan akuntabilitas sebagai langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif sekaligus menjawab dinamika ketenagakerjaan yang semakin kompleks.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa sektor ketenagakerjaan memiliki peran sentral dalam pembangunan nasional karena berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Kemnaker diarahkan untuk menghadirkan kebijakan dan program yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Menurutnya, penguatan tata kelola menjadi fondasi penting agar seluruh program ketenagakerjaan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan menghasilkan dampak yang optimal. Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan mengenai strategi penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Yassierli menjelaskan bahwa tugas Kemnaker mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan lapangan pekerjaan, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian hubungan industrial. Karena itu, reformasi birokrasi dan penguatan sistem akuntabilitas dinilai menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Salah satu upaya yang terus diperkuat adalah pengembangan sumber daya manusia melalui perluasan program pelatihan vokasi. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK sekaligus menyelaraskan kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia.
Pelatihan vokasi juga diintegrasikan dengan layanan penempatan tenaga kerja dan program penciptaan kesempatan kerja sehingga peserta memiliki peluang yang lebih besar untuk terserap ke dunia kerja setelah menyelesaikan pelatihan.
Pada aspek regulasi, Kemnaker melakukan peninjauan terhadap berbagai aturan yang dianggap kurang responsif terhadap perkembangan dunia kerja. Langkah penyederhanaan regulasi dilakukan untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, transformasi kelembagaan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Kemnaker tengah mengembangkan sistem pembelajaran berbasis kompetensi jabatan yang memungkinkan pengembangan kemampuan pegawai secara berkelanjutan sesuai kebutuhan karier dan organisasi.
Penguatan tata kelola turut didukung dengan penerapan sistem pengawasan internal berbasis risiko, peningkatan fungsi investigasi, serta pengembangan mekanisme kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Di saat yang sama, Kemnaker membangun sistem data terintegrasi untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menilai bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas program dan kualitas pelayanan publik. Berbagai tantangan yang dihadapi selama tahun sebelumnya, menurutnya, menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem kerja organisasi dan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Melalui penguatan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta pembangunan zona integritas, Kemnaker optimistis dapat menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.