(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua melalui pendanaan yang disalurkan lewat belanja kementerian/lembaga serta Transfer ke Daerah (TKD). Dalam rapat kerja bersama Panitia Kerja Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa kebijakan pendanaan tersebut disusun berdasarkan berbagai indikator seperti luas wilayah, kepadatan penduduk, kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan infrastruktur dasar.
Selama kurun waktu tiga tahun sejak pelaksanaan DOB, sejumlah capaian telah dihasilkan, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, hingga penyediaan sarana pendidikan dan layanan kesehatan. Pemerintah juga telah menggulirkan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal untuk memperkuat kapasitas wilayah.
Untuk tahun anggaran 2025, pendanaan infrastruktur pemerintahan DOB Papua dialokasikan sebesar Rp1,28 triliun dan disalurkan melalui DIPA Kementerian Pekerjaan Umum. Di samping itu, total alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) bagi seluruh DOB di Papua selama periode 2023 hingga 2025 tercatat mencapai Rp22,4 triliun.
Wamenkeu menyebutkan bahwa pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas penyaluran anggaran, baik yang bersumber dari belanja kementerian maupun dari transfer pusat ke daerah. Langkah-langkah perbaikan juga tengah dirancang melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Beberapa strategi pembenahan yang dikemukakan meliputi penguatan pembinaan teknis, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta peningkatan transparansi pengelolaan dana. Melalui sistem informasi berbasis interoperabilitas, diharapkan pengawasan terhadap Dana Otsus menjadi lebih tertata dan efisien.
Pemerintah menaruh harapan besar bahwa dengan tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel, pemanfaatan Dana Otonomi Khusus di wilayah DOB Papua dapat memberikan dampak langsung yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat setempat.