(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi alat utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menjaga stabilitas nasional. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa APBN 2025 akan difokuskan pada optimalisasi belanja dan peningkatan dukungan terhadap sektor riil guna mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif.
Dalam forum CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 pada Rabu (26/2), Wamenkeu Suahasil menyoroti pentingnya peran APBN dalam menghadapi ketidakpastian global. “Tantangan utama kita adalah mengelola ketidakpastian global. Kita harus memastikan bahwa instrumen kebijakan domestik kita cukup lincah dan responsif terhadap dinamika global,” ujarnya.
APBN 2025 mengedepankan efisiensi belanja dengan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran agar lebih tepat sasaran. Meski ada optimalisasi, pemerintah tetap memprioritaskan belanja pegawai, bantuan sosial, dan pelayanan publik.
“Tidak ada pengurangan dalam belanja pegawai. Ini adalah elemen penting untuk menjaga efektivitas birokrasi,” tambah Suahasil.
Selain efisiensi, APBN 2025 juga dirancang untuk memperkuat sektor riil melalui berbagai program strategis, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, sekaligus mendorong penggunaan bahan baku lokal dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
“Kami ingin percepatan implementasi MBG karena program ini berbasis input lokal, memanfaatkan tenaga kerja lokal, serta memberikan manfaat langsung bagi anak-anak di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Di sektor perumahan, pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat dengan mempererat kemitraan antara APBN dan sektor swasta. Wamenkeu Suahasil menegaskan bahwa sektor ini memiliki dampak luas terhadap perekonomian karena menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan berbagai industri terkait.
“Sektor perumahan memiliki multiplier effect yang tinggi karena bergantung pada bahan baku domestik dan tenaga kerja lokal. Hal ini berkontribusi besar dalam mendukung industri konstruksi serta penciptaan lapangan kerja,” ungkapnya.
Dengan pendekatan kebijakan fiskal yang fleksibel, akuntabel, dan efisien, APBN 2025 diyakini akan memperkuat fundamental ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“APBN hanya sekitar 15% dari Produk Domestik Bruto kita. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki dampak maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Suahasil.