(Beritadaerah-Yogyakarta) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Aan Suhanan, menegaskan pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan serta penguatan regulasi dalam sektor transportasi darat guna menekan angka kecelakaan dan meningkatkan efisiensi logistik nasional.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tahun 2025 periode 2021–2026 di Yogyakarta, Selasa (14/10/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Penegakan Hukum dan Regulasi Angkutan Jalan dalam Penanggulangan ODOL dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat.”
Aan menjelaskan bahwa transportasi darat memiliki peran krusial dalam mendukung rantai pasok nasional, sehingga perlu dikelola dengan memperhatikan keselamatan, efisiensi, serta standar pelayanan publik yang optimal. Ia menilai bahwa permasalahan kendaraan over dimension over load (ODOL) menjadi isu serius yang harus segera diselesaikan karena berdampak luas terhadap keselamatan pengguna jalan, kemacetan, hingga kerusakan infrastruktur.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menyiapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) ODOL 2025–2029 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. RAN ini mencakup sembilan langkah strategis, termasuk deregulasi kebijakan dan pemberian insentif maupun disinsentif bagi pelaku usaha yang taat aturan.
Selain itu, Ditjen Hubdat juga mendorong optimalisasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU). Hingga pertengahan 2025, tercatat sebanyak 220 perusahaan telah dinyatakan lulus sistem ini, terdiri atas 142 perusahaan angkutan barang dan 78 perusahaan angkutan penumpang.
Aan menambahkan bahwa pihaknya turut memperluas penerapan sistem digitalisasi Bukti Lulus Uji Berkala (BLUe RFID) yang memungkinkan proses identifikasi kendaraan menjadi lebih cepat dan akurat. Sistem ini terintegrasi dengan sejumlah mitra seperti MitraDarat, Ferizy, My Pertamina, Jasa Marga, Pelindo, dan ETLE Korlantas Polri untuk memperkuat pengawasan dan pencatatan kendaraan di lapangan.
Pengawasan terhadap kendaraan juga diperkuat melalui optimalisasi fungsi Jembatan Timbang atau Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Hingga 2024, sebanyak 89 UPPKB telah beroperasi dan sebagian telah dilengkapi teknologi Weigh In Motion (WIM) yang memungkinkan deteksi otomatis kendaraan yang melanggar batas muatan.
Selain pengawasan teknis, Kemenhub juga mengintensifkan peningkatan kompetensi pengemudi melalui program pendidikan dan pelatihan. Hingga Oktober 2025, telah dilaksanakan 1.744 kali diklat pengemudi angkutan umum serta 110 kali Training of Trainer (TOT) untuk mendukung profesionalisme tenaga pengemudi.
Berdasarkan data Jasa Raharja, jumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan truk pada April 2025 tercatat menurun 22,38 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan tersebut dinilai sebagai dampak positif dari kebijakan pembatasan kendaraan barang bersumbu tiga ke atas selama periode Lebaran.
Pemerintah menargetkan penerapan penuh kebijakan Zero ODOL pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas barang hingga 22,4 persen serta menghemat biaya perbaikan jalan lebih dari Rp2,8 triliun setiap tahun.
Aan berharap forum Mukernas Organda menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha transportasi dalam membangun sistem transportasi darat yang lebih aman, tertib, efisien, dan berkelanjutan.