(Beritadaerah-Kolom) Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi masih menghadapi persoalan besar dalam mengubah gagasan menjadi kebijakan yang konsisten. Tantangan berikutnya bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan memperkuat institusi yang mampu membuat pertumbuhan tersebut berkelanjutan.
Indonesia memiliki banyak ekonom, akademisi, praktisi, dan tenaga profesional yang memahami persoalan pembangunan. Berbagai masukan telah diberikan kepada pemerintah dan kementerian mengenai bagaimana ekonomi dapat tumbuh lebih cepat, industri dapat berkembang, dan investasi dapat meningkat. Namun, keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas belum otomatis menghasilkan kebijakan yang efektif. Persoalannya bukan semata-mata apakah Indonesia memiliki orang-orang yang mampu menghasilkan gagasan, melainkan bagaimana gagasan tersebut diterima, diterjemahkan, dikoordinasikan, dan akhirnya dilaksanakan menjadi kebijakan nyata.
Koordinasi kebijakan menjadi persoalan utama
Industrialisasi merupakan proses yang kompleks karena tidak berada di bawah satu kementerian atau satu lembaga saja. Ketika sebuah industri ingin berkembang, persoalannya tidak berhenti pada kebijakan industri, tetapi berkaitan dengan tenaga kerja, perdagangan, investasi, perpajakan, penggunaan tenaga asing, pembiayaan, hingga kebijakan ekspor dan impor. Karena itu, sebuah kebijakan yang sudah dianggap tepat oleh satu kementerian dapat kehilangan efektivitasnya apabila tidak mendapatkan dukungan dari kementerian lain. Koordinasi antarlembaga menjadi sangat penting karena dunia usaha tidak beroperasi berdasarkan batas administratif kementerian, melainkan berdasarkan satu ekosistem ekonomi yang saling terhubung.
Dalam jaringan produksi global, misalnya, impor tidak selalu harus dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Industri dapat mengimpor bahan baku atau komponen dari negara lain, mengolahnya di dalam negeri, menambahkan nilai, kemudian mengekspornya kembali sebagai produk yang memiliki nilai lebih tinggi. Model seperti ini justru menjadi bagian penting dari rantai pasok internasional. Namun, jika kebijakan perdagangan dan impor tidak mendukung strategi industrialisasi, maka kebijakan industri yang sudah dirancang dengan baik dapat kehilangan daya dorongnya. Ketidaksinkronan kebijakan akhirnya membuat perusahaan menghadapi biaya, ketidakpastian, dan keputusan yang berubah-ubah.
Masalah koordinasi tersebut juga berkaitan dengan pengalaman dunia usaha menghadapi perubahan kebijakan. Dalam praktiknya, perusahaan membutuhkan kepastian karena keputusan investasi selalu berkaitan dengan perhitungan jangka panjang. Ketika aturan berubah terlalu sering atau proses persetujuan berlangsung tidak jelas, perusahaan akan kesulitan menentukan kapasitas produksi, investasi mesin, perekrutan tenaga kerja, maupun ekspansi pasar. Ketidakpastian seperti ini pada akhirnya bukan hanya menjadi persoalan administratif, tetapi dapat berubah menjadi biaya ekonomi yang nyata bagi perusahaan dan mengurangi minat untuk melakukan investasi baru.
Prudential banking tetap penting, tetapi tidak boleh mematikan pembiayaan
Perdebatan mengenai sistem prudential banking menunjukkan persoalan lain yang tidak kalah penting. Sistem kehati-hatian perbankan yang diperkuat setelah krisis 1997–1998 memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu mencegah terulangnya krisis dan memastikan bank tidak mengambil risiko secara berlebihan. Prinsip tersebut tetap relevan karena stabilitas sistem keuangan merupakan salah satu fondasi perekonomian. Namun, persoalannya muncul ketika prinsip kehati-hatian diterapkan sedemikian ketat sehingga menghambat perusahaan yang sebenarnya memiliki prospek usaha tetapi tidak mempunyai aset yang cukup untuk dijadikan agunan.
Dalam praktik pembiayaan, pengusaha kecil dan menengah masih sering berhadapan dengan pertanyaan mengenai jaminan sebelum bank melihat secara lebih mendalam prospek transaksi, arus kas, dan kemampuan usaha menghasilkan pendapatan. Bagi perusahaan besar, pilihan pendanaan jauh lebih beragam karena mereka dapat mengakses pasar modal, pembiayaan luar negeri, maupun berbagai instrumen keuangan lainnya. Sebaliknya, perusahaan kecil dan menengah lebih bergantung pada perbankan domestik. Karena itu, ketika akses kredit terlalu bergantung pada kepemilikan agunan, perusahaan yang sebenarnya produktif dapat kesulitan memperoleh modal untuk berkembang.
Persoalannya bukan apakah prudential banking diperlukan atau tidak. Sistem tersebut tetap diperlukan karena bank harus menjaga kualitas aset dan mengelola risiko kredit. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa jauh prinsip kehati-hatian dapat diterapkan tanpa menghambat perusahaan kecil dan menengah untuk tumbuh menjadi perusahaan besar. Perkembangan digital banking mulai menawarkan kemungkinan baru karena teknologi memungkinkan bank menggunakan informasi transaksi dan perilaku nasabah sebagai bagian dari penilaian risiko. Dengan manajemen risiko yang lebih baik, kebutuhan terhadap agunan dapat dikurangi tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian.
Mengapa UMKM sulit naik kelas?
Persoalan UMKM ternyata tidak berhenti pada ketersediaan pembiayaan. Pembiayaan memang merupakan salah satu masalah, tetapi penelitian dan pengalaman yang dibahas dalam forum menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang membuat perusahaan kecil enggan atau sulit berkembang menjadi perusahaan besar. Salah satunya berkaitan dengan struktur insentif yang melekat pada status usaha kecil. Ketika perusahaan masih berada dalam kategori tertentu, mereka dapat memperoleh berbagai fasilitas dan kemudahan. Ketika perusahaan tumbuh dan masuk ke kategori usaha yang lebih besar dan formal, sebagian fasilitas tersebut dapat hilang sementara kewajiban yang harus dipenuhi justru bertambah.
Situasi tersebut menciptakan persoalan yang cukup serius dalam proses scaling up. Perusahaan dapat menghadapi kondisi ketika pertumbuhan justru membuat biaya operasional dan kewajiban administratif meningkat lebih cepat dibandingkan manfaat yang diperoleh dari ekspansi. Akibatnya, sebagian pelaku usaha memiliki insentif untuk tetap berada pada ukuran tertentu daripada mengambil risiko menjadi perusahaan formal yang lebih besar. Jika kondisi ini berlangsung lama, struktur ekonomi akan terus memiliki banyak perusahaan kecil tetapi relatif sedikit perusahaan yang berhasil tumbuh menjadi perusahaan besar. Padahal, perusahaan besar dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja formal, memperluas pasar ekspor, dan membangun rantai pasok domestik.
Karena itu, kebijakan UMKM tidak cukup hanya diarahkan untuk menambah jumlah kredit yang tersedia. Pemerintah juga perlu melihat apakah regulasi, perpajakan, fasilitas usaha, dan biaya kepatuhan menciptakan insentif bagi perusahaan untuk berkembang. Jika perusahaan kecil merasa lebih aman dan lebih menguntungkan untuk tetap kecil, maka kebijakan pembiayaan saja tidak akan menyelesaikan persoalan. Indonesia membutuhkan ekosistem yang membuat pertumbuhan menjadi sesuatu yang menarik bagi perusahaan, bukan sesuatu yang justru membuat mereka kehilangan terlalu banyak fasilitas ketika mulai naik kelas.
Industri Indonesia tidak bisa lagi dipisahkan dari sektor jasa
Transformasi ekonomi global juga mengubah cara Indonesia seharusnya memandang industrialisasi. Batas antara sektor manufaktur dan jasa semakin tidak jelas karena industri modern membutuhkan teknologi, desain, perangkat lunak, logistik, keuangan, pemasaran, data, dan berbagai layanan profesional. Sebuah perusahaan manufaktur tidak lagi hanya menghasilkan barang fisik, tetapi juga membangun ekosistem layanan yang dapat menjadi sumber nilai tambah. Karena itu, strategi industrialisasi Indonesia tidak cukup hanya berbicara tentang berapa banyak pabrik yang dibangun atau berapa besar kapasitas produksinya.
Perubahan tersebut dapat dilihat dari perkembangan perusahaan teknologi global. Produk fisik seperti telepon seluler mungkin menjadi pintu masuk, tetapi nilai ekonomi kemudian berkembang melalui ekosistem aplikasi, layanan digital, distribusi, data, dan berbagai produk pendukung. Artinya, Indonesia harus membangun ekosistem produksi yang menghubungkan manufaktur dengan jasa modern. Industri, teknologi, pendidikan, pembiayaan, logistik, perdagangan, dan riset harus berkembang secara bersamaan agar perusahaan Indonesia mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.
Pandangan seperti ini juga mengubah cara melihat persoalan produktivitas. Indonesia tidak cukup hanya meningkatkan jumlah tenaga kerja yang masuk ke sektor formal. Yang lebih penting adalah bagaimana tenaga kerja tersebut masuk ke perusahaan yang produktif dan memiliki kemampuan untuk tumbuh. Ketika perusahaan mampu berkembang, mereka dapat menciptakan lapangan kerja dengan produktivitas lebih tinggi dan memberikan kesempatan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan. Karena itu, pengembangan perusahaan dan pembangunan tenaga kerja sebenarnya merupakan dua sisi dari persoalan yang sama.
Institusi tidak bisa dibangun dalam waktu singkat
Salah satu pesan paling kuat dalam forum tersebut berkaitan dengan kualitas institusi. Ketika muncul pertanyaan mengenai komponen rule of law mana yang dapat segera diperbaiki, jawabannya justru menunjukkan bahwa pembangunan institusi membutuhkan waktu panjang. Tidak ada jalan pintas untuk membangun institusi yang kuat. Kepastian hukum, kredibilitas lembaga, sistem pengawasan, dan budaya kepatuhan terbentuk melalui proses bertahun-tahun, bahkan lintas generasi. Karena itu, institusi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi negara.
Konsekuensinya, pelemahan institusi juga tidak boleh dianggap sebagai persoalan sementara. Ketika sebuah lembaga kehilangan independensi atau mekanisme pengawasan menjadi lebih lemah, dampaknya dapat berlangsung jauh lebih lama dibandingkan masa jabatan sebuah pemerintahan. Untuk membangun kembali kepercayaan, negara membutuhkan waktu dan konsistensi. Investor akan mempertimbangkan pengalaman masa lalu ketika menentukan keputusan berikutnya, sementara masyarakat juga akan menilai apakah aturan benar-benar berlaku secara konsisten. Karena itu, menjaga institusi sering kali jauh lebih murah daripada harus membangun kembali institusi yang telah kehilangan kredibilitas.
Independensi bank sentral dan perlindungan daya beli
Perdebatan mengenai independensi bank sentral memperlihatkan bagaimana kualitas institusi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Bank sentral perlu memiliki ruang untuk menjalankan mandatnya, terutama dalam menjaga stabilitas harga. Inflasi bukan hanya angka dalam laporan ekonomi, tetapi dapat secara langsung mengurangi daya beli rumah tangga. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk konsumsi sehari-hari.
Karena itu, independensi bank sentral tidak berarti bank sentral berdiri berlawanan dengan negara. Independensi justru dimaksudkan untuk memastikan kebijakan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan jangka pendek. Namun, independensi juga tidak berarti koordinasi dengan pemerintah harus dilarang. Pengalaman ketika bank sentral menjalankan kebijakan luar biasa pada masa pandemi menunjukkan bahwa fleksibilitas tetap dimungkinkan dalam situasi tertentu. Yang penting, batas waktu, jumlah, dan mekanisme kebijakan tersebut harus jelas sehingga pasar memahami bahwa kebijakan tersebut bersifat khusus dan tidak menjadi kebiasaan permanen.
Korupsi, biaya transaksi, dan kualitas institusi
Hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi juga tidak sesederhana yang sering dibayangkan. Dalam sejarah Indonesia, terdapat periode ketika korupsi tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi juga tinggi. Fakta tersebut tidak berarti korupsi mendukung pertumbuhan. Dari perspektif dunia usaha, salah satu cara melihat persoalan korupsi adalah melalui biaya transaksi. Ketika pembayaran ilegal dianggap sebagai biaya yang dapat menghasilkan manfaat lebih besar, pelaku usaha memiliki insentif untuk melakukannya. Dalam kondisi seperti itu, korupsi berubah menjadi bagian dari perhitungan ekonomi perusahaan.
Persoalan menjadi semakin kompleks ketika struktur kekuasaan terfragmentasi. Dalam sistem yang sangat terpusat, keputusan mungkin dapat diperoleh melalui satu pusat kekuasaan. Namun, ketika kekuasaan tersebar pada banyak aktor, perusahaan dapat menghadapi banyak titik transaksi dan biaya yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sebenarnya bukan bagaimana membuat korupsi menjadi lebih efisien, melainkan bagaimana menciptakan institusi yang membuat perusahaan tidak membutuhkan transaksi informal untuk memperoleh kepastian. Aturan yang jelas, pelayanan publik yang transparan, dan penegakan hukum yang konsisten akan mengurangi ruang bagi transaksi ilegal.
Media sosial dan meningkatnya ekspektasi masyarakat
Perubahan kelas menengah juga menjadi bagian penting dari dinamika institusi. Media sosial telah menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan, dan membangun tekanan publik. Fenomena no viral, no justice yang disebut dalam forum menggambarkan bagaimana perhatian masyarakat dapat membuat suatu persoalan memperoleh respons yang sebelumnya mungkin tidak terjadi. Walaupun fenomena tersebut memiliki banyak kelemahan, meningkatnya perhatian publik juga menunjukkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi.
Kenaikan ekspektasi tersebut sebenarnya dapat menjadi kekuatan positif. Jika dahulu masyarakat mungkin merasa cukup ketika layanan publik tersedia, sekarang tuntutannya meningkat menjadi layanan yang nyaman, aman, cepat, dan berkualitas. Perubahan standar tersebut memaksa institusi untuk terus memperbaiki diri. Dengan demikian, kritik masyarakat tidak selalu harus dipandang sebagai ancaman. Dalam sistem yang sehat, kritik dapat menjadi mekanisme tekanan agar lembaga publik terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuat.
Reformasi harus bekerja di dalam batas politik
Salah satu persoalan terbesar reformasi bukan selalu mengetahui apa yang harus dilakukan. Banyak ekonom dan akademisi sebenarnya memahami berbagai kebijakan yang dapat memperbaiki perekonomian. Tantangannya adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat memperoleh dukungan politik dan diterapkan dalam kondisi nyata. Pemerintah harus meyakinkan berbagai pihak, mulai dari kabinet, presiden, parlemen, dunia usaha, hingga masyarakat. Karena itu, reformasi ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan kualitas gagasan, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk bekerja dalam batas-batas politik yang ada.
Pendekatan realistis berarti mencari ruang perubahan yang benar-benar dapat dilakukan. Tidak semua reformasi harus menunggu kondisi ideal. Perbaikan sistem perlindungan sosial, misalnya, dapat dimulai dari pemanfaatan data yang sudah dimiliki pemerintah. Data kependudukan dapat dihubungkan dengan informasi mengenai kendaraan, listrik, kepemilikan tanah, dan data lainnya untuk menentukan penerima bantuan secara lebih akurat. Dengan integrasi data yang baik, pemerintah dapat mengurangi salah sasaran dan meningkatkan efektivitas anggaran tanpa harus menunggu perubahan institusional yang sempurna.
Pendekatan berbasis data juga dapat diterapkan pada pembiayaan. Dalam sistem perbankan, agunan sering digunakan karena bank membutuhkan informasi mengenai kemampuan dan perilaku peminjam. Jika informasi kredit dan data transaksi tersedia dengan baik, bank dapat memperoleh gambaran mengenai risiko tanpa selalu bergantung pada aset fisik sebagai jaminan. Logika yang sama dapat diterapkan dalam berbagai layanan publik lainnya. Indonesia sebenarnya memiliki banyak data, tetapi tantangannya adalah bagaimana data tersebut diintegrasikan, dikelola, dan digunakan secara bertanggung jawab.
Harapan masih ada, tetapi institusi tidak boleh dilemahkan
Pertanyaan terakhir mengenai apakah masih ada harapan terhadap institusi Indonesia membawa seluruh persoalan kembali pada satu kesimpulan. Harapan tetap ada, tetapi harapan tersebut tidak boleh membuat negara mengabaikan risiko pelemahan institusi. Ketika institusi melemah, dampaknya dapat merambat ke sektor bisnis, persaingan, investasi, dan produktivitas. Perubahan struktur pasar juga harus dilihat secara hati-hati karena pergantian pemain tidak otomatis menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi. Pertanyaannya selalu sama: apakah pemain baru memiliki kualitas, produktivitas, dan kemampuan yang cukup untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar?
Jika struktur persaingan berubah tetapi pemain baru tidak lebih efisien, maka perubahan tersebut justru dapat mengurangi kualitas pasar. Dampaknya kemudian dapat masuk ke iklim investasi karena investor tidak hanya melihat potensi pasar, tetapi juga kualitas aturan permainan. Mereka ingin mengetahui apakah persaingan berlangsung secara adil, apakah kontrak dapat ditegakkan, apakah aturan konsisten, dan apakah keputusan pemerintah dapat diprediksi. Karena itu, kualitas institusi menjadi bagian dari daya saing ekonomi yang sama pentingnya dengan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana pengetahuan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dilaksanakan secara konsisten. Indonesia juga tidak kekurangan sumber daya alam, pasar, maupun peluang investasi. Persoalannya adalah bagaimana seluruh sumber daya tersebut diorganisasi melalui institusi yang mampu menghasilkan produktivitas lebih tinggi. Jika koordinasi kebijakan membaik, perusahaan memperoleh insentif untuk tumbuh, pembiayaan menjadi lebih inklusif, dan kepastian hukum semakin kuat, maka peluang Indonesia untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan akan semakin besar.
Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Pertumbuhan lima persen, enam persen, atau bahkan lebih tinggi hanya akan memberikan manfaat yang terbatas jika tidak disertai peningkatan produktivitas, penciptaan pekerjaan formal, dan perbaikan kualitas institusi. Sebaliknya, institusi yang kuat dapat membuat pertumbuhan lebih tahan terhadap guncangan dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha. Karena itu, agenda pembangunan Indonesia seharusnya tidak berhenti pada mengejar pertumbuhan, tetapi membangun fondasi yang membuat pertumbuhan tersebut mampu bertahan.
Institusi memang tidak dapat dibangun dalam semalam. Namun, justru karena membutuhkan waktu panjang, pembangunan institusi harus dimulai dan dijaga sejak sekarang. Perbaikan dapat dimulai dari hal-hal yang konkret: memperbaiki koordinasi antarkementerian, meningkatkan kualitas data, memperluas akses pembiayaan, menciptakan insentif agar perusahaan mau naik kelas, menjaga independensi lembaga, dan memperkuat rule of law. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan sekaligus, tetapi setiap perbaikan yang konsisten akan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Indonesia berada di persimpangan. Pilihannya bukan antara menjadi negara maju atau gagal dalam satu malam, melainkan antara membangun institusi yang semakin kuat atau membiarkan berbagai kelemahan struktural terus menumpuk. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan modal, investasi, teknologi, dan sumber daya manusia, tetapi semuanya membutuhkan institusi sebagai fondasi. Karena itu, tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar bagaimana tumbuh lebih cepat, melainkan bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berlangsung dalam sistem yang adil, produktif, kredibel, dan mampu bertahan dalam jangka panjang.