(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah menyiapkan postur RAPBN 2026 dengan proyeksi pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun, tumbuh hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (15/8), menyampaikan bahwa peningkatan penerimaan terutama ditopang oleh sektor perpajakan serta optimalisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai, meskipun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan sedikit menurun.
Ia menjelaskan bahwa penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 13,5 persen. Menurutnya, target tersebut cukup tinggi dan membutuhkan upaya ekstra. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai diperkirakan meningkat 7,7 persen menjadi Rp334,3 triliun. Di sisi lain, PNBP menurun 4,7 persen menjadi Rp455 triliun, terutama akibat berkurangnya dividen dari BUMN.
Belanja negara dalam RAPBN 2026 juga tumbuh 7,3 persen dari outlook tahun 2025, dengan total Rp3.786,5 triliun. Alokasi ini diarahkan untuk memperkuat agenda prioritas pemerintah, mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas, pembangunan desa dan koperasi, penguatan pertahanan, hingga dorongan investasi dan perdagangan global. Belanja kementerian/lembaga naik signifikan 17,5 persen menjadi Rp1.498,3 triliun, sedangkan belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp1.638,2 triliun atau meningkat 18 persen.
Dari sisi pembiayaan, defisit APBN 2026 diperkirakan berada di angka Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut menurun dibandingkan defisit pada tahun sebelumnya. Keseimbangan primer pun diproyeksikan makin mendekati nol, dengan defisit primer sebesar Rp39,4 triliun.
Sri Mulyani menekankan bahwa seluruh rancangan ini bertujuan menjaga agar APBN tetap sehat, sekaligus memastikan ruang fiskal cukup untuk mendukung pembangunan nasional.