(Beritadaerah-Kolom) Pembangunan daerah menempati posisi penting dalam arah kebijakan pemerintah yang disampaikan dalam pidato pengantar anggaran negara. Pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan infrastruktur fisik, tetapi sebagai proses memperkuat kemampuan daerah untuk menghasilkan kegiatan ekonomi, menyediakan layanan publik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu fondasi agar agenda pembangunan nasional dapat benar-benar dirasakan sampai ke tingkat lokal.
Dalam kerangka tersebut, desa menjadi salah satu titik penting. Penguatan ekonomi kerakyatan dan desa ditempatkan sebagai salah satu klaster Program Kerja Prioritas Nasional. Posisi ini menunjukkan bahwa desa tidak hanya dipandang sebagai penerima program pemerintah, tetapi sebagai bagian dari basis produksi dan aktivitas ekonomi nasional.
Desa sebagai basis pembangunan ekonomi
Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa memiliki arti strategis karena sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat berlangsung di daerah. Pertanian, perikanan, perdagangan lokal, usaha mikro, serta berbagai kegiatan jasa berkembang berdasarkan kondisi dan potensi masing-masing wilayah.
Karena itu, pembangunan desa tidak cukup dilakukan melalui pembangunan fasilitas fisik. Yang lebih penting adalah membangun kapasitas ekonomi masyarakat agar mereka dapat menghasilkan produk, memperoleh akses pembiayaan, terhubung dengan pasar, dan memperoleh nilai tambah dari kegiatan ekonominya.Pendekatan tersebut sejalan dengan penekanan pemerintah mengenai transformasi ekonomi menuju aktivitas yang bernilai tinggi. Pemberdayaan UMKM, dukungan bagi petani dan nelayan, serta perhatian terhadap tenaga kerja rentan menjadi bagian dari strategi agar pertumbuhan ekonomi memiliki basis yang lebih luas.
Dengan demikian, pembangunan daerah bukan sekadar persoalan membagi anggaran ke berbagai wilayah. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan anggaran tersebut mampu menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang produktif dan berkelanjutan.
Pusat dan daerah harus bergerak bersama
Pembangunan daerah juga tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam strategi ekonomi dan fiskal 2027, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah disebut sebagai salah satu hal yang harus semakin kokoh.
Pesan tersebut penting karena berbagai program nasional pada akhirnya dilaksanakan di daerah. Infrastruktur kesehatan, pendidikan, perumahan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga ketahanan bencana membutuhkan kapasitas pemerintah daerah agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Harmonisasi juga berarti mengurangi kesenjangan antara perencanaan di tingkat nasional dengan realitas di lapangan. Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi, geografis, demografis, dan sumber daya yang berbeda. Karena itu, kebijakan nasional perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi daerah.
Pemerintah daerah juga memiliki posisi penting dalam memastikan bahwa pembangunan menghasilkan manfaat yang nyata. Keberhasilan pembangunan nasional pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga desa.
Infrastruktur sebagai fondasi pembangunan wilayah
Pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting karena konektivitas menentukan kemampuan suatu daerah untuk berkembang. Dalam klaster prioritas nasional, pemerintah menempatkan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana sebagai salah satu agenda utama.Infrastruktur memiliki fungsi ekonomi sekaligus sosial. Jalan, transportasi, jaringan listrik, air, perumahan, dan berbagai fasilitas publik menentukan seberapa mudah masyarakat memperoleh layanan serta seberapa efisien barang dan manusia bergerak.
Bagi daerah yang memiliki potensi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, atau industri, kualitas infrastruktur juga menentukan kemampuan wilayah tersebut masuk ke dalam rantai ekonomi yang lebih luas. Produk yang bagus tidak akan menghasilkan nilai ekonomi maksimal jika biaya distribusinya terlalu tinggi atau akses menuju pasar terbatas.Karena itu, pembangunan infrastruktur daerah perlu dilihat sebagai investasi untuk meningkatkan produktivitas wilayah, bukan sekadar proyek konstruksi.
Melindungi wilayah pesisir melalui Giant Sea Wall
Salah satu contoh pembangunan berskala besar yang memiliki konsekuensi langsung terhadap wilayah adalah rencana Giant Sea Wall. Pemerintah menempatkan pembangunan ini sebagai salah satu proyek yang dapat dibiayai melalui Danantara Development Management Fund untuk proyek strategis jangka panjang.Bagi kawasan pantai utara Jawa, persoalan pesisir bukan hanya masalah lingkungan. Banjir rob, penurunan kualitas kawasan pesisir, dan ancaman terhadap permukiman dapat mengganggu aktivitas ekonomi, transportasi, industri, dan kehidupan masyarakat.
Karena itu, pembangunan perlindungan pesisir mempunyai dimensi pembangunan daerah yang kuat. Infrastruktur tersebut diharapkan menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat yang tinggal dan bekerja di wilayah pesisir.Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah juga harus memperhitungkan risiko jangka panjang. Infrastruktur yang dibangun hari ini harus mampu melindungi produktivitas wilayah dari tekanan perubahan lingkungan dan bencana.
Pasar lokal dan kekuatan ekonomi masyarakat
Pembangunan daerah juga berkaitan erat dengan bagaimana produk masyarakat dipasarkan. Penguatan ekonomi kerakyatan tidak akan memberikan dampak maksimal apabila petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal masih menghadapi rantai distribusi yang panjang serta keterbatasan akses terhadap konsumen.
Karena itu, pengembangan koperasi dan berbagai bentuk kelembagaan ekonomi masyarakat memiliki peran penting. Koperasi dapat menjadi penghubung antara produsen di daerah dengan pasar yang lebih luas, sekaligus memperkuat posisi tawar masyarakat dalam rantai perdagangan.
Pendekatan semacam ini membuat pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada masuknya investasi dari luar. Daerah juga didorong untuk mengembangkan kekuatan ekonominya sendiri melalui produktivitas masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal.Dengan kata lain, pembangunan daerah yang kuat harus menciptakan produsen lokal yang semakin produktif sekaligus konsumen lokal yang memiliki daya beli.
Digitalisasi membuka akses baru bagi daerah
Digitalisasi juga menjadi bagian dari agenda pendukung transformasi ekonomi. Pemerintah memasukkan digitalisasi sebagai salah satu enabler bersama pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, serta diplomasi ekonomi.
Bagi daerah, digitalisasi memiliki arti yang sangat besar karena dapat mengurangi hambatan geografis. Pelaku UMKM di daerah tidak lagi harus bergantung sepenuhnya pada pasar di sekitar tempat mereka berada. Dengan infrastruktur dan ekosistem digital yang memadai, produk lokal dapat dipasarkan ke wilayah lain bahkan ke pasar internasional.Digitalisasi juga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperbaiki sistem administrasi, dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi serta layanan ekonomi.
Namun, transformasi digital daerah tidak hanya membutuhkan perangkat teknologi. Ketersediaan jaringan, kemampuan sumber daya manusia, literasi digital, dan kesiapan pelaku usaha menjadi faktor yang menentukan apakah digitalisasi benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi.
Potensi daerah dan nilai tambah nasional
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang tersebar di berbagai daerah. Karena itu, pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari agenda hilirisasi dan industrialisasi yang menjadi salah satu prioritas nasional.Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa daerah penghasil sumber daya alam tidak hanya menjadi tempat ekstraksi bahan mentah. Pembangunan industri pengolahan di dekat sumber produksi dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas usaha lokal, dan memperbesar nilai tambah yang tinggal di daerah.
Agenda Bursa Mineral dan Komoditas Strategis juga memiliki kaitan dengan persoalan tersebut. Pemerintah menargetkan pembangunan Indonesia Reference Price untuk komoditas ekspor utama melalui bursa yang akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Jika ekosistem perdagangan komoditas semakin kuat, daerah penghasil memiliki peluang untuk memperoleh manfaat lebih besar dari aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya mereka. Namun, manfaat tersebut membutuhkan tata kelola yang baik agar peningkatan nilai ekonomi benar-benar diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat.
Pendidikan dan kesehatan membangun kapasitas daerah
Pembangunan daerah dalam pidato pemerintah juga terlihat dari skala program pendidikan dan kesehatan. Pemerintah menargetkan renovasi 10.000 puskesmas di 7.285 kecamatan mulai 2027, dengan anggaran per puskesmas sekitar Rp4 miliar. Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan 514 laboratorium kesehatan masyarakat di 514 kabupaten/kota.Di sektor rumah sakit, pemerintah menargetkan pembangunan dan revitalisasi 441 RSUD, termasuk penguatan layanan kesehatan kanker, jantung, stroke, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak.
Program tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia menjadi bagian dari pembangunan wilayah karena masyarakat yang sehat dan berpendidikan merupakan fondasi produktivitas jangka panjang.
Hal yang sama terlihat dalam program renovasi sekolah. Pemerintah menargetkan percepatan renovasi sekolah dan satuan pendidikan pada 2027–2028, dengan seluruh sekolah ditargetkan berada dalam kondisi baik, aman, bersih, dan layak belajar.Artinya, pembangunan wilayah dalam kerangka kebijakan pemerintah mencakup pembangunan manusia sekaligus pembangunan fisik.
Pembangunan daerah sebagai bagian dari pemerataan
Pada akhirnya, pembangunan daerah merupakan bagian dari upaya memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan nasional akan memiliki kualitas yang berbeda apabila hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi tertentu dibandingkan apabila produktivitas meningkat di berbagai wilayah.
Karena itu, pembangunan desa, penguatan UMKM, dukungan kepada petani dan nelayan, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, perlindungan wilayah pesisir, serta digitalisasi harus dipandang sebagai satu kesatuan.
Pidato pemerintah memperlihatkan pendekatan tersebut. Di satu sisi, negara mendorong transformasi ekonomi, hilirisasi, investasi, pasar modal, dan pusat keuangan internasional. Di sisi lain, negara memperkuat desa, layanan publik, ekonomi kerakyatan, serta infrastruktur daerah. Keduanya bukan agenda yang bertentangan. Justru keberhasilan transformasi ekonomi nasional membutuhkan basis ekonomi daerah yang kuat.
Pembangunan daerah pada akhirnya bukan sekadar bagaimana anggaran dibelanjakan di luar pusat pemerintahan. Ukurannya adalah apakah daerah mampu menjadi semakin produktif, masyarakatnya memperoleh akses terhadap layanan dasar, usaha lokal mampu berkembang, konektivitas semakin baik, dan potensi wilayah dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.
Dengan pendekatan tersebut, daerah bukan lagi sekadar objek pembangunan nasional. Daerah harus menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi nasional. Desa menjadi basis ekonomi kerakyatan, kota menjadi pusat aktivitas dan inovasi, kawasan industri menjadi mesin nilai tambah, wilayah pesisir menjadi bagian dari rantai ekonomi sekaligus mendapat perlindungan, sementara sumber daya alam daerah menjadi fondasi industrialisasi.
Arah ini menjadikan pembangunan daerah sebagai salah satu kunci keberhasilan transformasi Indonesia. Semakin kuat kapasitas ekonomi dan manusia di daerah, semakin luas pula fondasi bagi pertumbuhan nasional yang berkelanjutan dan semakin besar peluang agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan dari pusat hingga pelosok wilayah.