(Beritadaerah-Nasional) Pemerintah memperkuat koordinasi antara perencanaan pembangunan dan kebijakan fiskal guna memastikan seluruh program strategis nasional berjalan selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyatukan langkah dan pandangan antar kementerian agar berbagai kebijakan yang disiapkan mampu mempercepat realisasi agenda pembangunan nasional. Menurutnya, koordinasi yang lebih erat diperlukan agar sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 dapat diwujudkan sesuai rencana.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta. Pertemuan itu membahas strategi pembangunan dan penganggaran menjelang penyampaian materi pemerintah dalam pembahasan kebijakan ekonomi dan fiskal bersama DPR.
Dalam pertemuan tersebut, kedua kementerian membahas sejumlah langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2027, termasuk percepatan penyerapan belanja pemerintah, penguatan aktivitas ekonomi, serta peningkatan peran daerah dalam mendukung pembangunan nasional. Pemerintah menilai percepatan belanja negara dapat menjadi salah satu penggerak utama ekonomi, terutama di tengah dinamika dan ketidakpastian global.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada keterlibatan pemerintah daerah agar program-program nasional dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang merata. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan daerah tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.
Purbaya menegaskan bahwa koordinasi antara lembaga perencana dan pengelola fiskal menjadi faktor penting untuk menerjemahkan arahan Presiden ke dalam kebijakan yang konkret dan dapat dilaksanakan. Karena itu, berbagai petunjuk yang telah disampaikan Presiden dalam arah kebijakan ekonomi dan fiskal akan menjadi acuan dalam penyusunan program maupun penganggaran pemerintah.
Sementara itu, Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa penyusunan peta jalan pembangunan nasional tetap berpedoman pada arahan Presiden dan dilakukan melalui perencanaan yang terintegrasi. Ia menekankan pentingnya keselarasan antara program yang dirancang dengan alokasi anggaran yang disiapkan agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif.
Menurutnya, kerangka pembangunan nasional telah disusun mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga berbagai program prioritas yang menjadi bagian dari agenda pemerintahan saat ini. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Keuangan dan Bappenas juga membahas berbagai alternatif pembiayaan guna mempercepat realisasi program-program prioritas nasional.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara perencanaan pembangunan dan kebijakan fiskal, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat dicapai sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.